Selasa, 12 November 2019 | 22:41 WIB

Visit our social media :
Home / Logistic / Industry
Senin, 11 Januari 2016 20:16

PP KEK Terbit, Ini Dia Syarat dan Fasilitas Bagi Investor

Hery Lazuardi
KEK Bitung (repro)

JAKARTA - Sebagai tindak lanjut dari Paket Kebijakan Ekonomi VI, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus pada 21 Desember 2015.

PP tentang KEK tersebut merupakan salah satu fokus dalam Paket Kebijakan VI yang diumumkan pemerintah pada 5 November 2015, selain kebijakan mengenai penyediaan air untuk masyarakat dan perizinan impor bahan baku obat.

Pengembangan KEK dalam Paket Kebijakan VI dititkberatkan pada upaya menggerakkan perekonomian di wilayah pinggiran. Penekanan ini penting sebab selama ini pengembangan KEK dinilai belum memenuhi harapan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009.

UU tentang KEK itu bertujuan menciptakan kawasan yang menarik sebagai tujuan investasi dan penggerak perekonomian di wilayah-wilayah yang belum berkembang. Namun, tujuan itu belum sepenuhnya tercapai akibat tidak ada insentif menarik dan kemudahan berinvestasi di KEK.

Pemerintah sudah menetapkan delapan KEK melalui peraturan pemerintah, yaitu Tanjung Lesung (Banten), Sei Mangkei (Sumatera Utara), Palu (Sulawesi Tengah), Bitung (Sulawesi Utara), Mandalika (NTB), Morotai (Maluku Utara), Tanjung Api-Api (Sumatera Selatan), dan Maloi Batuta Trans Kalimantan/MBTK (Kalimantan Timur).

Dari delapan KEK tersebut, baru dua KEK yang pengoperasiannya sudah dicanangkan Presiden Joko Widodo pada awal 2015. Selebihnya masih dalam tahap pembangunan.

Dalam PP itu disebutkan, fasilitas dan kemudahan yang diberikan bagi Badan Usaha serta Pelaku Usaha di KEK meliputi: perpajakan, kepabeanan, dan cukai; lalu lintas barang; ketenagakerjaan; keimigrasian; pertanahan; dan perizinan dan nonperizinan.

Adapun bidang usaha yang memperoleh fasilitas dan kemudahan di KEK meliputi: bidang usaha yang merupakan Kegiatan Utama KEK; dan bidang usaha yang merupakan kegiatan lainnya di luar Kegiatan Utama KEK.

"Bidang usaha yang merupakan Kegiatan Utama di KEK sebagaimana dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan oleh Dewan Nasional KEK, dengan meminta pertimbangan dari menteri atau kepala lembaga terkait," bunyi Pasal 4 Ayat (1,2) PP tersebut.

Menurut PP ini, Badan Usaha dan Pelaku Usaha diberikan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan cukai berupa: Pajak Penghasilan; Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan/atau kepabeanan dan/atau cukai.

Syarat untuk mendapatkan fasilitas itu, yakni harus memiliki penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun dan/atau mengelola KEK dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota atau Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya.

Selain itu, memiliki perjanjian pembangunan dan/atau pengelolaan KEK antara Badan Usaha dengan Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya; dan membuat batas tertentu areal kegiatan KEK.

Adapun syarat umum yang harus dipenuhi adalah: merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri; dan mengantongi Izin Prinsip Penanaman Modal dari Administrator KEK.

Wajib Pajak badan baru yang menanamkan modal lebih dari Rp1 triliun dan bidang usahanya merupakan rantai produksi Kegiatan Utama di KEK diberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) badan untuk jangka waktu paling kurang 10 tahun dan paling lama 25 tahun sejak produksi komersial dan telah merealisasikan nilai penanaman modal.

Wajib Pajak badan baru yang menginvestasikan Rp500 miliar hingga  Rp1 triliun dan bidang usahanya merupakan rantai produksi Kegiatan Utama di KEK diberikan fasilitas pengurangan PPh badan paling kurang 5 tahun dan paling lama 15 tahun sejak produksi komersial dan telah merealisasikan nilai penanaman modal.

Wajib Pajak badan baru yang menanamkan modal kurang dari Rp500 miliar; bidang usaha beserta rantai produksinya merupakan Kegiatan Utama; dan berlokasi di KEK yang ditentukan oleh Dewan Nasional, dapat menikmati pengurangan PPh badan untuk paling kurang 5 tahun dan paling lama 15 tahun sejak produksi komersial dan telah merealisasikan nilai penanaman modal.

PP itu menetapkan besaran pengurangan PPh badan tersebut diberikan paling rendah 20% dan paling tinggi 100% dari jumlah PPh badan yang terutang.

(hlz/hlz)


Komentar