Kamis, 14 November 2019 | 04:05 WIB

Visit our social media :
Home / Transportation / Shipping
Selasa, 19 Januari 2016 11:56

Diprotes Operator Kapal Perintis Swasta, Jokowi Tetap Tunjuk Pelni

Hery Lazuardi
(Setkab)

JAKARTA - Meskipun diprotes oleh operator kapal perintis swasta, Presiden Joko Widodo akhirnya tetap menerbitkan Peraturan Presiden yang menunjuk PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebagai penyelenggara pelayaran perintis.

Perpres Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara itu diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 12 Januari 2016.

Operator kapal perintis swasta yang mengoperasikan kapal negara sejak November 2015 telah mengikuti tender penyelenggaraan pelayaran perintis dan sebagian besar sudah memenangkan tender. Namun pada 31 Desember 2015, Kementerian Perhubungan membatalkan hasil tender dan mengalihkan kapal itu kepada Pelni.

Dalam Perpres itu disebutkan, Pelni ditugaskan untuk melaksanakan pelayanan publik berupa kegiatan pelayaran perintis, yakni melayani daerah yang masih tertinggal dan/atau wilayah terpencil dan belum berkembang.

"Kegiatan pelayaran perintis sebagaimana dimaksud diselenggarakan dengan menggunakan kapal perintis milik negara, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 3 ayat (1,2) Perpres tersebut sebagaimana dikutip setkab.go.id, Selasa (19/1/2016).

Perpres ini menegaskan, kewajiban penyelenggaraan pelayaran perintis dilakukan untuk, pertama, menghubungkan daerah tertinggal, wilayah terpencil dan/atau terluar dengan daerah yang sudah berkembang atau maju.

Kedua, menghubungkan daerah yang moda transportasi lainnya belum memadai, dan ketiga, menghubungkan daerah yang secara komersial belum menguntungkan untuk dilayani oleh pelaksana kegiatan laut, angkutan sungai dan danau, atau angkutan penyeberangan.

Pelayanan perintis untuk daerah tertinggal, terpencil dan terluar yang belum berkembang ditentukan berdasarkan tiga kriteria, yakni pertama, belum dilayani angkutan laut, sungai dan danau, atau penyeberangan yang beroperasi secara tetap dan teratur.

Kedua, secara komersial belum menguntungkan; dan ketiga, tingkat pendapatan penduduknya masih rendah.
Adapun biaya untuk penugasan pelayaran perintis ini dialokasikan dalam APBN Kemenhub. Semua biaya yang digunakan oleh Pelni akan diverifikasi oleh Kemenhub.

Perpres ini juga menegaskan, alokasi anggaran untuk pelayaran perintis yang sudah ditetapkan dalam APBN digunakan sebagai dasar untuk membuat kontrak dengan BUMN di bidang angkutan laut yang akan melaksanakan kegiatan tersebut.

Kontrak dengan BUMN di bidang angkutan laut ditandatangani segera setelah ditandatanganinya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan kapal perintis milik negara akan diatur dalam Peraturan Menteri.
(hlz/hlz)


Komentar