Senin, 18 November 2019 | 10:19 WIB

Visit our social media :
Home / Regulation / General News
Minggu, 24 Januari 2016 19:20

Indonesia Darurat Birokrasi, Aparatur Berkinerja Buruk Harus Ditindak Tegas

Hery Lazuardi
Ivan Taufiza (repro)

JAKARTA - Sudah waktunya negara bertindak tegas dan lugas guna merespons status Indonesia yang darurat birokrasi. Tindakan tegas diperlukan untuk memberikan efek jera bagi aparatur sipil negara (ASN) berkinerja buruk di tingkat pusat atau daerah.

Menurut Ivan Taufiza, Ketua Umum Ikatan SDM Profesional Indonesia (ISPI), tindakan tegas itu bukan semata-mata untuk melindungi masyarakat melainkan juga sebagai upaya memerangi kemalasan dan ketidakpedulian di tubuh birokrasi negara.

"Jika sistem pengelolaan ASN di Indonesia terus kompromistis dalam menyikapi kondisi negara yang darurat birokrasi seperti sekarang ini, bukan tidak mungkin birokrasi negara nantinya bisa menjadi negara gagal," katanya, Sabtu (23/1/2016).

Dia mengatakan hambatan birokrasi sudah bukan rahasia lagi, baik yang dilakukan oleh oknum pegawai negeri sipil, polisi, jaksa, hakim maupun oknum militer.

Sebelum keadaan menjadi bertambah buruk, lanjut Ivan, negara harus segera dan berani bertindak tegas dan lugas, seperti berani melakukan mutasi, demosi, skorsing sampai dengan memberhentikan secara tidak hormat kepada oknum aparatur yang menghambat dan berkinerja buruk.

"Keberanian memberikan sanksi dan hukuman yang tegas ini lambat laun akan menumbuhkan efek jera terhadap seluruh pemangku kepentingan di tubuh aparatur negara," ujarnya.

Menurut dia, berita tentang ancaman mutasi, demosi, skorsing hingga memberhentikan secara tidak hormat sudah menumbuhkan efek jera dan meningkatkan harapan masyarakat bahwa pemerintah tidak lagi toleran terhadap aparatur berkinerja dan berperilaku buruk..

Ivan mengatakan hambatan birokrasi dan dampaknya bagi masyarakat sangat mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Setiap hari, jutaan rakyat diselimuti gelisah, kecewa, mengeluh dan khawatir urusan dan kepentingan mereka tidak dapat dilayani dengan optimal oleh aparatur di banyak lembaga.

"Warisan dan kecenderungan hambatan birokrasi ini terus menguat karena nyaris tidak ada lagi ruang yang steril dari budaya korupsi, kolusi dan nepotisme," kata pemerhati dan praktisi SDM ini.

Kalau pemerintah berani bersikap tegas kepada pelaku pencurian ikan dengan menenggelamkan kapal-kapal nelayan asing, tutur Ivan, maka sangat aneh jika pemeritnah terus berkompromi dan toleransi terhadap darurat birokrasi yang selama ini menghambat pembangunan nasional. (hlz/hlz)


Komentar