Kamis, 14 November 2019 | 03:54 WIB

Visit our social media :
Home / Regulation / General News
Sabtu, 23 Januari 2016 21:39

Menteri Yuddy: Rano Karno Harus Berani Rombak Total Birokrasi Banten!

Hery Lazuardi
Menpan RB Yuddy Chrisnandi (kedua kiri) (Kemenpan RB)

CILEGON -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menyarankan Gubernur Banten Rano Karno merombak birokrasi secara radikal agar pembangunan di provinsi itu berjalan lebih baik.

"Untuk memperbaiki pembangunan di Provinsi Banten, saya menyarankan kepada Gubernur Banten agar berani melakukan perombakan birokrasinya secara radikal," kata Yuddy dalam diskusi publik Menggugat 15 Tahun Reformasi Birokrasi di Cilegon, Banten, Sabtu (23/1/2016).

Diskusi yang digelar oleh Institut Paradigma, Mitra Australasia Consulting, dan Paguyuban Warga Banten (Puwnten) itu dihadiri oleh sesepuh Banten Jenderal (Purn) Suryadi Sudirja, Ketua Umum Paguyuban Warga Banten (Puwnten) Tb. Farich Nachril, Kapolda Banten Brigjen Pol. Boy Rafi Amar, serta ulama dan tokoh warga Banten.

Yuddy mengungkapkan akuntabilitas kinerja Provinsi Banten selama ini kurang memuaskan. Pada 2015, nilai akuntabilitas provinsi itu hanya 51,72 atau turun dari tahun sebelumnya 58,25.

"Ini harus menjadi catatan penting bagi Gubernur dan seluruh jajaran birokrasi karena yang dinilai bukan hanya Gubernur, tetapi juga sistem birokrasi, tata kelola dan tata kerja pemerintahannya," jelas Yuddy yang dikukuhkan sebagai warga kehormatan Banten.

Dia mengatakan kinerja pelayanan kepada masyarakat mencerminkan akuntabilitas pemerintahan suatu daerah. Sebagai contoh, jika Dinas Pekerjaan Umum mendapatkan anggaran Rp100 miliar untuk membangun jalan, tetapi dalam waktu 6 bulan jalannya sudah bolong berarti ada indikasi korupsi.

Contoh lain, lanjut Yuddy, jika di tempat parkiran kantor-kantor pemerintahan berantakan dan tidak ada petugas yang memberikan arahan saat masyarakat berkunjung, bisa dipastikan nilai akuntabilitasnya buruk.

"Tigapuluh empat provinsi sudah saya datangi. Saya punya kesimpulan yaitu jika satu instansi pemerintahan ada kepemimpinan yang baik, sistem penerapannya baik, pelaksanaannya diawasi, dilaksanakan dengan bertanggung jawab, maka akan baik nilai [akuntabilitas]-nya," ungkap Yuddy.

Dia yakin permasalahan pembangunan di Banten bisa diperbaiki apabila Gubernur berani melakukan perombakan birokrasi secara radikal. Menurutnya, cara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama patut dicontoh, misalnya menerapkan seleksi terbuka, khususnya untuk pejabat eselon I, II, bahkan eselon III.

"Cara Pak Ahok bisa dijadikan role model, laksanakan seleksi terbuka untuk mendapatkan orang-orang baik, supaya anggaran pembangunan hasilnya berkualitas. Kalau bisa dilakukan, kualitas pembangunannya pasti akan bagus, DKI Jakarta dan Yogyakarta sudah melakukan itu," ujarnya.

Yuddy mengharapkan Banten bisa mengejar ketertinggalannya dari provinsi lain, terutama di provinsi sekitarnya seperti DKI dan Jawa Barat.  

Sementara itu, Suryadi Sudirja mengungkapkan kekecewaannya Banten belum mampu menyejahterakan warganya sesuai dengan cita-cita pembentukan provinsi ke-30 ini.

"Saat ini di Banten masih banyak warga miskin, pengangguran, infrastruktur memprihatinkan, gedung sekolah buruk, dan masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial," ungkap Surjadi yang juga Pembina Puwnten.

Namun, menurut mantan Mendagri ini, yang lebih memprihatinkan adalah masalah korupsi yang terus mendera para pemimpin Banten sehingga pembangunan berjalan lamban.

"Kita tidak mau menyalahkan dan pesimis karena bukan sifat dasar warga Banten. Kita dorong lebih baik dengan reformasi birokrasi. Di sini, birokrat harus membangun, melayani, dan mencintai masyarakat. Banten harus diasuh oleh orang yang mau berbagi," katanya.

  (hlz/hlz)


Komentar