Senin, 18 November 2019 | 11:03 WIB

Visit our social media :
Home / Regulation / General News
Rabu, 27 Januari 2016 20:35

Pemerintah Luncurkan Paket Kebijakan Ekonomi IX

Translog Today
(Ekon.go.id)

JAKARTA - Pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi  IX yang fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mencapai rasio elektrifikasi hingga 97,2% pada 2019.

Dalam Paket Kebijakan IX itu, pemerintah juga mengeluarkan aturan baru tentang kebijakan pasokan ternak dan/atau produk hewan dalam hal tertentu.

Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan hingga 2015, kapasitas listrik terpasang di Indonesia mencapai 53 GW dengan energi terjual mencapai 220 TWH. Rasio elektrifikasi saat ini 87,5%.

"Untuk mencapai rasio elektrifikasi hingga 97,2% pada 2019, diperlukan pertumbuhan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan  8,8% per tahun. Ini berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi 6% per tahun dengan asumsi elastisitas 1,2," kata Darmin saat peluncuran Paket Kebijakan Ekonomi IX di kantor Kepresidenan, Rabu (27/1/2016).

Untuk mengejar target tersebut, lanjut Menko Perekonomian, diperlukan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan berupa penugasan kepada PT PLN (Persero).

Dengan adanya Peraturan Presiden untuk mempercepat pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang menjadi bagian dari Paket Kebijakan IX, PLN akan memiliki dasar hukum yang kuat.

"Pemerintah akan mendukung berbagai langkah PLN seperti menjamin penyediaan energi primer, kebutuhan pendanaan dalam bentuk PMN dan lain-lain," ujar Darmin seperti dikutip setkab.go.id.

Selain itu, fasilitas pengembangan energi baru terbarukan (EBT), penyederhanaan perizinan melalui PTSP, penyelesaian konflik tata ruang, penyediaan tanah serta penyelesaian masalah hukum, serta pembentukan badan usaha tersendiri yang menjadi mitra PLN dalam penyediaan listrik,.

Namun, lanjut Darmin, PLN juga wajib mengutamakan penggunaan barang/jasa dalam negeri melalui proses pengadaan yang inovatif, misalnya pengadaan secara openbook, pemberian preferensi harga kepada penyedia barang/jasa dengan tingkat kandungan dalam negeri yang tinggi, serta penerapan pengadaan yang memungkinkan industri dalam negeri menyediakan komponen untuk sistem pembangkit listrik.

Adapun mengenai kebijakan pasokan ternak dan/atau produk hewan dalam hal tertentu, didasari kebutuhan daging sapi dalam negeri yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Sebagai contoh, kata Darmin, pada 2016 kebutuhan nasional 2,61 per kapita sehingga kebutuhan nasional setahun mencapai 674.690 ton atau setara dengan 3,9 juta ekor sapi.

Kebutuhan tersebut diakui oleh Menko Perekonomian belum dapat dipenuhi oleh peternak dalam negeri karena produksi sapi hanya mencapai 439.530 ton per tahun atau setara dengan 2,5 juta ekor sapi. Jadi terdapat kekurangan pasokan yang mencapai 235.160 ton yang harus dipenuhi melalui impor.

Menurut Darmin, pemerintah sebenarnya telah melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan pasokan atau produksi daging sapi dalam negeri, antara lain melalui  peningkatan populasi, pengembangan logistik dan distribusi, perbaikan tata niaga sapi dan daging sapi, dan penguatan kelembagaan melalui Sentra Peternakan Rakyat (SPR).

Namun karena upaya tersebut memerlukan waktu perlu dibarengi pasokan dari luar negeri untuk menutup kekurangan yang ada.

Mengingat terbatasnya jumlah negara pemasok, menurut Darmin, pemerintah perlu memperluas akses dari negara maupun zona tertentu yang memenuhi syarat kesehatan hewan-yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Hewan Internasional (OIE)-untuk menambah alternatif sumber penyediaan hewan dan produk hewan.

Untuk itu, Menteri Pertanian akan menetapkan negara atau zona dalam suatu negara, unit usaha atau farm untuk pemasukan ternak dan/atau produk hewan berdasarkan analisis resiko dengan tetap memperhatikan ketentuan OIE.

Dengan demikian, lanjut Darmin, pemasukan ternak dan produk hewan dalam kondisi tertentu tetap bisa dilakukan, seperti dalam keadaan bencana, kurangnya ketersediaan daging, atau ketika harga daging sedang naik yang bisa memicu inflasi dan mempengaruhi stabilitas harga.

Jenis ternak yang dapat dimasukkan berupa sapi atau kerbau bakalan, sedangkan produk hewan yang bisa didatangkan berupa daging tanpa tulang dari ternak sapi dan/atau kerbau.

"Kebijakan ini diharapkan mampu menstabilisasi pasokan daging dalam negeri dengan harga yang terjangkau dan kesejahteraan peternak tetap meningkat," kata Darmin. (hlz/hlz)


Komentar