Jumat, 19 Juli 2019 | 07:19 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Kereta Api
Kamis, 28 Januari 2016 20:44

Hanya Angkut Penumpang, Proyek Kereta Cepat Jokowi Tak Dorong Ekonomi

Hery Lazuardi
(repro)

JAKARTA - Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dinilai tidak akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena hanya mengangkut penumpang. Padahal, Indonesia saat ini tidak hanya membutuhkan angkutan KA penumpang tetapi juga barang guna memangkas biaya logistik.

Bambang Haryo, anggota Komisi VI DPR RI, mengatakan dana pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 140,9 kilometer yang mencapai US$5,5 miliar atau sekitar Rp76 triliun itu lebih baik dimanfaatkan untuk mengembangkan angkutan kereta api (KA) yang sudah ada.

"Dana sebesar itu bisa digunakan untuk menambah sekitar 1.000 rangkaian KA penumpang. Tambahan rangkaian KA akan lebih banyak lagi jika dikombinasikan dengan kereta barang untuk angkutan logistik," katanya, Kamis (28/1/2016).

Bambang menjelaskan setiap rangkaian KA biasa hanya membutuhkan sekitar Rp75 miliar dengan asumsi harga lokomotif sekitar Rp35 miliar dan 10 gerbong penumpang masing-masing senilai Rp4 miliar.

Untuk KA barang, harganya lebih murah lagi yakni sekitar Rp700 juta per gerbong kapasitas 20 - 40 ton atau Rp7 miliar per 10 gerbong, sehingga satu rangkaian KA barang hanya membutuhkan Rp42 miliar.

Pemerintah juga bisa membangun jaringan rel KA sepanjang 10.000 km dengan investasi Rp10 triliun dengan asumsi 1 km rel membutuhkan sekitar Rp1 miliar.

"Artinya, dengan Rp76 triliun itu pemerintah sebenarnya bisa membangun banyak jaringan KA di seluruh Indonesia sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh rakyat," kata Bambang, yang juga anggota Badan Anggaran DPR RI.

Dia menilai proyek kereta cepat yang menelan investasi sangat besar dan hanya mengangkut penumpang tidak akan memacu pertumbuhan ekonomi, meskipun pemerintah memasukkannya sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional.

"Pemerintah harus berpikir cerdas dan realistis. Jika ingin memangkas biaya logistik dan mendorong pertumbuhan ekonomi, Presiden Joko Widodo seharusnya mengembangkan KA logistik, bukan membangun kereta cepat di rute yang relatif pendek dan sudah banyak pilihan transportasi," ujarnya.

Bambang mengungkapkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) membutuhkan sekitar 200 rangkaian KA barang untuk mendorong perpindahan angkutan logistik ke KA. Jika setiap rangkaian KA barang senilai Rp42 miliar, berarti KAI hanya butuh suntikan Rp8,4 triliun untuk memenuhi target tersebut.

Pemerintah, lanjut Bambang, bisa memberdayakan BUMN lainnya untuk mengembangkan jaringan KA di seluruh Indonesia, terutama PT Industri Kereta Api (Inka) yang sudah mampu memproduksi lokomotif dan gerbong berkualitas internasional.

Bambang juga mengkritisi investasi kereta cepat Jakarta-Bandung yang dinilai terlalu mahal. Sebagai gambaran, proyek kereta cepat di Iran sepanjang 400 km yang juga dikerjakan oleh China Railway Engineering Corporation hanya menelan investasi US$2,73 miliar atau Rp37,6 triliun. Selain itu, proyek kereta cepat tahap kedua di Kenya
sepanjang 120 km cuma butuh US$1,5 miliar atau sekitar Rp20,7 triliun.

Kereta cepat menjadi salah satu proyek andalan Presiden Jokowi. Tidak heran jika groundbreaking proyek ini sangat cepat, meskipun perizinannya belum lengkap.

Dari 11 izin yang dibutuhkan sesuai Undang-Undang Perkeretaapian, proyek tersebut baru mengantongi lima izin. "Permasalahan lain masih banyak, termasuk status lahan PTPN VIII dan persetujuan dari Komisi IV DPR belum ada," kata Bambang.

Meski demikian, Jokowi menegaskan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang sudah groundbreaking pada 21 Januari, merupakan bagian dari rencana besar pemerintahannya untuk menghubungkan kota-kota besar di Jawa dan luar Jawa.

Bahkan, proyek kereta cepat yang menghubungkan empat stasiun, yaitu Halim, Karawang, Walini, dan Tegalluar (Bandung) itu masuk ke dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang ditandatangani oleh Jokowi pada 8 Januari 2016.

Menurut Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto, proyek kereta cepat belum bisa dibangun karena masih perlu klarifikasi mengenai nilai investasi yang diajukan oleh PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia-China), terdiri dari revenue, initial cost, capital and loan, investment cash flow, capital cash flow, tarif, dan demand forecast.

Perjanjian lain yang perlu dibahas, termasuk masa konsesi, hak dan kewajiban, perselisihan, aset yang diserahkan, hingga fee konsesi.
(hlz/hlz)


Komentar