Minggu, 21 Juli 2019 | 09:17 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Kereta Api
Jumat, 29 Januari 2016 21:27

Proyek Kereta Cepat Banyak Dikritik, Jokowi Janji Jelaskan Secara Terbuka

Hery Lazuardi
(Sekretariat Kabinet)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo berjanji segera menjelaskan secara rinci dan terbuka mengenai proyek high speed train (HST) atau kereta cepat Jakarta-Bandung yang kini banyak dibahas dan dibicarakan.

"Nanti semua akan disampaikan secara detil dan rinci dari awal sampai akhir prosesnya, rapat-rapatnya berapa kali kemudian juga mengenai biayanya, semuanya," kata Presiden kepada wartawan seusai salat Jumat, di Masjid Fatahillah, Balaikota DKI Jakarta, Jumat (29/1/2016).

Menurut Presiden, saat ini sedang disiapkan materi penjelasan yang akan diberikan secara terbuka. Namun dia memastikan, tidak akan ada yang ditutup-tutupi terkait proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang groundbreaking-nya sudah dilakukannya pada 21 Januari lalu, di Perkebunan Maswati, Kecamatan Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat itu.

"Ini baru disiapkan, semuanya akan terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi," kata Presiden Jokowi yang didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, seperti dikutip setkab.go.id.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP mengatakan Presiden akan terbuka menerima masukan dalam pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sudah dimulai beberapa waktu lalu.

"Setelah peletakan batu pertama pelaksanaan proyek kereta cepat, ada masukan-masukan, ini yang kita baca di publik, ada dari anggota DPR, ada dari kelompok masyarakat, tentu ini didengar oleh presiden," kata Johan.

Menurut Jonan, Presiden berharap Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) juga merespons tanggapan masyarakat itu.

Dia menjelaskan Presiden memutuskan pelaksanaan proyek KA cepat itu setelah mendapat masukan dari para menteri terkait. Namun di tengah-tengah keputusan itu, lanjut Johan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian publik, misalnya, soal perizinan.

Menurut dia, Presiden terus-menerus mengevaluasi proyek itu, sementara proyek kereta cepat ditetapkan melalui proses yang panjang. 

Salah satu kritik datang dari anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo. Dia menilai kereta cepat tidak akan mendorong pertumbuhan ekonomi karena hanya mengangkut penumpang.

"Indonesia saat ini tidak hanya membutuhkan angkutan KA penumpang tetapi juga barang guna memangkas biaya logistik. Lebih baik dana kereta cepat yang mencapai Rp76 triliun itu dgunakan untuk mengembangkan angkutan kereta api (KA) konvensional di seluruh Indonesia sehingga manfaatnya akan jauh lebih besar," ujarnya.

Menurut dia, dana itu bisa digunakan untuk menambah sekitar 1.000 rangkaian KA penumpang. Tambahan rangkaian KA akan lebih banyak lagi jika dikombinasikan dengan kereta barang untuk angkutan logistik.

"Pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat dengan pengadaan kereta konvensional penumpang dan barang, serta penetrasi rek kereta baru ke kota-kota di Jawa, Sumatera, dan pulau-pulau besar lainnya," jelas Bambang.

Bambang juga menilai nilai proyek tersebut kemahalan. Sebagai gambaran, proyek kereta cepat di Iran sepanjang 400 km yang juga dikerjakan oleh China Railway Engineering Corporation hanya menelan investasi US$2,73 miliar atau Rp37,6 triliun.

Selain itu, proyek kereta cepat tahap kedua di Kenya sepanjang 120 km cuma butuh US$1,5 miliar atau sekitar Rp20,7 triliun. Dengan mahalnya nilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, BUMN yang terlibat dikhawatirkan akan mengalami kesulitan di kemudian hari.

"Menteri BUMN Rini Seomarno, sebagai seorang ibu-ibu, seharusnya lebih pintar menawar dibandingkan bapak-bapak birokrat di Iran dan Afrika. Tapi kenyataannya tidak, nilai proyek itu kok kemahalan," ujarnya. (hlz/hlz)


Komentar