Kamis, 14 November 2019 | 02:38 WIB

Visit our social media :
Home / Regulation / General News
Rabu, 03 Februari 2016 19:37

Tarif Tol Jembatan Suramadu Diturunkan Lebih Dari 50%

Translog Today
Jembatan Suramadu

JAKARTA - Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menurunkan tarif tol Jembatan Suramadu lebih dari 50% dan mencabut status tanah dari badan pengelola, masing-masing seluas 600 hektare di kaki jembatan yang berada di wilayah Madura dan Surabaya.

"Tadi perdebatannya apakah digratiskan atau diturunkan, tetapi akhirnya diputuskan untuk diturunkan dengan berbagai pertimbangan, ini sudah sangat membantu masyarakat di Madura maupun Surabaya," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung kepada wartawan seusai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Rabu (3/2/2016).

Dalam Rapat Terbatas juga diputuskan mengenai status tanah 600 hektare di kaki Jembatan Suramadu wilayah Madura dicabut, dikeluarkan dari badan yang mengelolanya. Adapun status tanah 600 ha di kaki (jembatan) Surabaya, kewenangannya dikembalikan kepada pemerintah daerah setempat.

"Tentunya [kewenangan] pemda itu ada di Walikota dan Pak Gubernur. Harapannya, dengan keputusan ini terutama bagi masyarakat di Madura dan Surabaya mudah-mudahan ini kado awal tahun yang baik yang bisa diselesaikan," kata Pramaono.

Dia mengungkapkan, persoalan tanah 600 ha di kaki Surabaya terjadi sejak puluhan tahun tepatnya sejak 1990-an. Masyarakat atau penduduk tidak bisa mengurus untuk meningkatkan status kepemilikan tanahnya. Selain itu, wilayahnya tidak bisa dikembangkan oleh pemda.

"Jumlah warga di kaki Surabaya sekarang ini sudah lebih dari 80.000 orang, kurang lebih 27.000 kepala keluarga. Jadi sangat padat sekali," papar Pramono.

Adapun terkait dengan penurunan tarif tol Jembatan Suramadu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengungkapkan keputusan itu sangat bagus mengingat biaya pengiriman barang dari Surabaya yang masuk ke Madura dan sebaliknya saat ini cukup mahal.

"Niat membangun Jembatan Suramadu itu adalah meningkatkan kesejahteraan di Madura. Saya kira ini yang sangat penting. Pak Presiden, Pak Wakil Presiden dan para Menteri sepakat tujuan seperti itu terus dilaksanakan sebaik-baiknya," ungkapnya

Walikota terpilih Surabaya Tri Rismaharini warga Surabaya di kaki Suramadu selama puluhan tahun sangat menderita karena tidak bisa meningkatkan status hak tanah mereka, bahkan proses seluruh administrasi pertanahan.

"Dengan rapat hari ini, maka warga Surabaya bisa mengurus hak-haknya seperti masyarakat yang lain," kata Risma. (Setkab) (hlz/hlz)


Komentar