Kamis, 22 Agustus 2019 | 19:20 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Transportasi
Kamis, 04 Februari 2016 09:52

Lempar Kasus Izin Terbang Palsu ke Polisi, Kemenhub Kehilangan Wibawa

Hery Lazuardi
(repro)

JAKARTA - Langkah Kementerian Perhubungan melaporkan kasus pemalsuan persetujuan izin terbang atau flight approval (FA) maskapai Airfast ke Bareskrim Polri dinilai tidak tepat. Kemenhub seharusnya memprioritaskan penerapan Undang-Undang No. 1/2009 tentang Penerbangan.

Bambang Haryo, anggota Komisi VI DPR RI, mengatakan kasus pemalsuan FA itu sebaiknya ditangani sendiri oleh Kemenhub selaku instansi yang memiliki otoritas penuh dalam menegakkan hukum di bidang transportasi.

"Kemenhub tidak perlu melemparkan kasus ini ke kepolisian. Selain proses hukumnya butuh waktu lebih lama, sanksinya juga tidak akan efektif karena hukum pidana menyasar personal, bukan korporasi. Padahal, kasus ini menyangkut korporasi yang menjadi kewenangan Kemenhub," katanya, Kamis (4/2/2016).

Apalagi, lanjut Bambang, Kemenhub sudah diberikan kewenangan khusus (lex specialis) untuk menegakkan hukum di bidang transportasi dan aparat penegak hukum sendiri (penyidik pegawai negeri sipil).

"Seharusnya gunakan kewenangannya itu dulu [lex specialis], jangan sedikit-sedikit lapor polisi. Ini menunjukkan Kemenhub lempar tanggung jawab dan tidak punya wibawa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri," ujarnya.

Dia mengatakan kasus tersebut cukup ditangani dengan menerapkan UU Penerbangan, sehingga korporasi yang melakukan pelanggaran bisa langsung dikenakan sanksi ringan hingga berat.

Menurut Bambang, penyelesaian kasus melalui hukum pidana kurang memberikan efek jera bagi korporasi yang melakukan pelanggaran sebab yang dihukum hanya personal atau oknum. Selain itu, bisa mengganggu aktivitas transportasi dan logistik.

"Kekuatan hukumnya akan lebih besar jika Kemenhub sendiri yang menangani kasus ini karena yang kena sanksi korporasinya, bukan personal atau oknum saja."


Kereta Cepat

Selain kasus FA palsu, Bambang juga mempertanyakan sikap Kemenhub yang menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap kelangsungan kereta api cepat Jakarta-Bandung, tetapi mensyaratkan proyek itu harus berumur lebih dari 100 tahun.

"Dari mana Kemenhub mendapatkan angka 100 tahun itu, apakah yang dimaksud itu umur ekonomis atau umur teknis kereta cepat. Apakah Kemenhub sudah pernah melakukan kajian bahwa kereta cepat itu bisa beroperasi hingga 100 tahun," ungkapnya.

Dia menilai pernyataan Kemenhub itu membingungkan masyarakat di tengah polemik mengenai proyek keteta cepat. Bambang menjelaskan, sarana transportasi apabila sudah melebihi umur ekonomis atau umur teknis sebaiknya tidak dijalankan karena biaya operasinya menjadi mahal. (hlz/hlz)


Komentar