Rabu, 20 November 2019 | 03:49 WIB

Visit our social media :
Home / Transportation / Railway
Rabu, 10 Februari 2016 17:19

Kemenperin Susun Roadmap Industri Penunjang Perkeretaapian

Hery Lazuardi
(Repro)

JAKARTA - Kementerian Perindustrian menyusun peta panduan atau roadmap industri penunjang perkeretaapian, yang mengarah kepada kemandirian dan pemerataan pembangunan industri nasional.

Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin I Gusti Putu Suryawirawan mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk pelaku industri.

"Kami akan menyusun produk komponen apa saja yang akan dikuasai dalam jangka waktu tertentu, baik yang sifatnya tahunan, lima tahunan sampai dengan 25 tahun ke depan," kata Putu dalam sambutannya pada acara Deklarasi Indonesia Railway Component Manufacturer Association (IRCMA) atau Asosiasi Industri Penunjang Perkeretaapian Indonesia di Jakarta, Rabu (10/2/2016).

Kemenperin memberikan apresiasi atas terbentuknya IRCMA sehingga diharapkan dapat menjadi wadah komunikasi dan kerja sama guna meningkatkan kemampuan industri dalam negeri untuk berperan optimal dalam pengembangan perkeretaapian di Indonesia.

"Melalui asosiasi ini, agar segera diidentifikasi potensi dan kemampuan para anggotanya yang sudah mampu membuat komponen dan sistem perkeretaapian serta yang akan dikembangkan," kata Putu dalam siaran pers.

Sebanyak 50 institusi menjadi anggota IRCMA, di antaranya BUMN yang selama ini memasok komponen kereta api, seperti PT Pindad untuk rem, PT LEN untuk persinyalan, PT Barata untuk bogie, dan PT Krakatau Steel untuk bahan baku baja.

Anggota lainnya termasuk lembaga litbang serta industri kecil dan menengah yang berpengalaman dan memiliki kemampuan memasok komponen kereta api. Asosiasi ini juga didukung oleh pakar perkeretaapian dari universitas dan praktisi.

Putu meyakini industri perkeretaapian mampu menjadi mesin pendorong ekonomi sekaligus kebangkitan teknologi nasional. Untuk itu, Kemenperin mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam pengembangan dan penguasaan teknologi kereta api.

Tahun lalu, Kemenperin bersama Institut Teknologi Bandung (ITB) dan PT Industri Kereta Api (Inka) mendirikan Pusat Desain dan Rekayasa Industri Perkeretaapian Nasional di Kampus ITB.

Tujuannya antara lain untuk mendukung pelaksanaan kajian-kajian pengembangan perkeretaapian, pelaksanaan program riset dan pengembangan produk, pengembangan SDM, serta menjadi inkubator bisnis dan pengujian produk.

"Melalui pusat ini, dapat dilakukan sinergi dalam melakukan desain dan engineering komponen dan sistem perkeretaapian. Selanjutnya melalui asosiasi juga dapat berkolaborasi mewujudkan produk fisik sampai kepada produksi massal," ujar Putu.

Dengan demikian, tuturnya, kolaborasi antara industri, lembaga litbang dan akademisi serta dengan pemerintah (triple helix) diharapkan dapat mewujudkan kemandirian di sektor perkeretaapian.

Menurut Putu, kereta api merupakan salah satu tulang punggung transportasi massal masa depan di Tanah Air dan diharapkan menjadi penyokong pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu, industri kereta api menjadi sektor proritas sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.

"Kereta api menjadi salah satu fokus utama pemerintahan saat ini yang tertuang dalam Nawa Cita dan kita lihat sudah mulai dibangun infrastrukturnya seperti rel ganda di Jawa, trans Sumatera, trans Sulawesi, trans Kalimantan bahkan untuk trans Papua sedang dikaji kelayakannya oleh Kementerian Perhubungan," ungkap Putu.

Di samping itu, juga dikembangkan Kereta Rel Listrik (KRL), Light Rapid Transit (LRT), dan Mass Rapid Transit (MRT) di kota-kota besar seperti di Jakarta, Bandung, dan Surabaya. "Tidak kalah pentingnya adalah pengembangan kereta cepat yang akhir-akhir ini sangat intens dibicarakan," ujarnya.

Dengan kebutuhan pengembangan kereta api yang cukup besar itu, industri penunjang perkeretaapian menjadi prioritas dan strategis untuk segera dikembangkan sehingga keterlibatan industri lokal dapat dipacu secara maksimal.

Apalagi bisnis perkeretaapian di Indonesia relatif baru berkembang dan belum ada ketergantuan terhadap prinsipal.

"Dengan posisi tersebut, penanganannya harus secara khusus agar Indonesia mendapatkan nilai tambah yang maksimal. Instansi pemerintah seperti Kemenperin, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian BUMN perlu membuat program bersama dalam penanganan ini," tegasnya. (hlz/hlz)


Komentar