Jumat, 24 Mei 2019 | 21:56 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Transportasi
Rabu, 10 Februari 2016 20:17

Revisi DNI Siap Diumumkan, Ini Acuannya

Translog Today
(Setkab)

JAKARTA - Pemerintah menegaskan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang akan diumumkan pada Kamis (11/2/2016) mengacu pada tujuh prinsip dasar.

"Pembahasannya cukup panjang dan perubahannya cukup mendasar. Namun, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, dalam menetapkan DNI ini pemerintah berpegang pada tujuh prinsip dasar," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam jumpa pers seusai Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Rabu (10/2/2016).

Prinsip dasar pertama, ungkapnya, adalah memberikan perlindungan sepenuhnya kepada pelaku usaha kecil dan menengah.

"Ini sudah diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) bahwa proyek-proyek dengan nilai Rp10 miliar ke bawah itu tidak disentuh, diberikan perlindungan sepenuhnya," kata Pramono.

Kedua, memotong mata rantai oligarki dan kartel yang selama ini terjadi di beberapa sektor. Ketiga, membuat hal-hal yang dibutuhkan oleh rakyat menjadi lebih murah. Keempat, mengantisipasi persaingan global.

Kelima, dengan DNI yang dilakukan perbaikan, lapangan kerja diharapkan bisa dibuka lebih luas. Keenam, membuat perusahaan nasional akan semakin mempunyai daya saing yang kuat.

Ketujuh, bukan dalam rangka liberalisasi tetapi dalam rangka modernisasi. "Membuat bangsa kita menjadi manajemennya lebih modern, mempunyai kemampuan teknologi yang lebih baik, mempunyai daya saing lebih kuat, mempunyai iklim investasi lebih menarik," ujar Seskab.

Selain DNI, Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden itu juga membahas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 dan Percepatan Integrasi RPJMN 2015-2019 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). (hlz/hlz)


Komentar