Senin, 18 November 2019 | 11:05 WIB

Visit our social media :
Home / Regulation / General News
Jumat, 12 Februari 2016 18:27

Kebijakan Ekonomi Belum Mampu Atasi Masalah Domestik dan Cegah PHK

Hery Lazuardi
Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo

JAKARTA - Pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penutupan usaha sejumlah perusahaan asing menunjukkan pemerintah belum mampu mengatasi masalah domestik, meskipun telah menggulirkan Paket Kebijakan Ekonomi I-X.

Menurut anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo, penutupan usaha sejumlah perusahaan asing dan PHK disebabkan banyak faktor, yang terkait dengan stabilitas ekonomi, politik, keamanan dan sosial.

"Investor akan siap-siap hengkang begitu stabilitas polkam dan sosial tidak bisa dijaga pemerintah. Begitu juga soal upah tenaga kerja yang berbeda-beda di setiap daerah, tidak sejalan dengan peraturan pemerintah pusat, menjadi pertimbangan mereka," katanya, Jumat (12/2/2016).

Bambang mengatakan Upah Minimum Regional (UMR) semakin memberatkan pengusaha, terutama adanya perubahan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK). "Kebijakan pusat soal UMR tidak dihargai oleh kepala daerah dengan mengubah jadi UMSK karena ada kepentingan politik atau pencitraan," ujarnya.

Selain itu, lanjut Bambang yang juga anggota Badan Anggaran DPR RI, masalah perizinan untuk memperpanjang usaha selalu menimbulkan kesulitan bagi pengusaha, utamanya di daerah

"Perizinan hanya tiga jam sebagaimana dijanjikan dalam Paket Kebijakan Ekonomi tidak jalan sama sekali di daerah," ungkapnya. Dia juga menilai Kabinet Kerja kurang kompak, seolah Presiden tidak mampu mengendalikan para menterinya.

"Presiden Jokowi perlu meniru langkah-langkah mantan Presiden BJ Habibie, harus concern mengatasi masalah dalam negeri, tidak keluar negeri. Saat krisis, Pak Habibie bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi dari minus 8% menjadi 2%," kata Bambang.

Menurut dia, pemerintah belum mampu mengatasi masalah ekonomi domestik, dilihat dari tingginya harga energi, transportasi dan logistik, serta kebutuhan pokok.

Sebagai contoh, harga bahan bakar minyak dan listrik di Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan Singapura dan Malaysia. Tarif listrik di Indonesia mencapai 11-13 sen dolar AS, sedangkan di Singapura dan Malaysia hanya sekitar 6 sen dolar AS.

Selain itu, biaya transportasi di Indonesia lebih mahal dari Malaysia ataupun China akibat minimnya sarana transportasi massal. Belum lagi harga bahan makanan, seperti harga daging yang lebih dari Rp100.000 per kg, padahal di Malaysia hanya sekitar Rp50.000 dan Singapura Rp70.000 per kg. (hlz/hlz)


Komentar