Senin, 22 Juli 2019 | 16:31 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Transportasi
Jumat, 12 Februari 2016 10:22

Jonan Bentuk Komite Pertimbangan Publik Sektor Transportasi

Hery Lazuardi
(Setkab)

JAKARTA - Kementerian Perhubungan membentuk Komite Pertimbangan Publik di Sektor Transportasi yang diisi oleh sejumlah pejabat di lingkungan Kemenhub dan sejumlah kalangan yang dianggap ahli di bidang transportasi.  

Tim ini ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No.14 Tahun 2016 tentang Komite Pertimbangan Kebijakan Publik di Sektor Transportasi yang ditandatangani Menhub Ignasius Jonan pada 8 Januari 2016.

Menurut Kepmen tersebut, Tim akan bekerja mulai 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2016 dan dimaksudkan untuk mewujudkan pembangunan transportasi yang andal, efektif dan efisien.

Tim ini diharapkan memberikan pertimbangan kebijakan publik di sektor transportasi agar dapat menunjang upaya pencapaian program kinerja terbaik bagi Kemenhub.

Tim Ahli ini diketuai oleh Laksamana (Purn) Marsetio dengan Wakil Ketua Leon Muhammad yang juga mantan Dirjen Perhubungan Laut dan Sekretaris Jenderal Kemenhub.

Ada juga nama pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo, pengamat penerbangan Marsekal (Purn) Chappy Hakim, praktisi hukum Chandra Motik, dan pengusaha pelayaran yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Perhubungan Carmelita Hartoto.

Selain itu, mantan Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, Sekjen INACA Tengku Burhanuddin dan Direktur Utama PT Pelindo III (Persero) Djarto Surjanto.

Adapun tugas Tim tersebut adalah: Pertama, memberikan masukan pertimbangan, saran dan hal-hal lainnya yang diminta dalam perumusan kebijakan publik di sektor transportasi yang bersifat konstruktif agar dapat menunjang upaya pencapaian kinerja Kemenhub.

Kedua, memberikan rekomendasi terkait dengan perumusan kebijakan publik di sektor transportasi dalam menunjang upaya peningkatan kedudukan, peran dan kualitas transportasi nasional serta menciptakan strategi kebijakan publik di Kemenhub.

Ketiga, bertanggung jawab sepenuhnya kepada Menhub dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. (hlz/hlz)


Komentar