Senin, 18 November 2019 | 10:20 WIB

Visit our social media :
Home / Regulation / General News
Senin, 22 Februari 2016 16:50

Presiden Bentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta

Translog Today

JAKARTA - Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Perpres yang diteken pada 1 Februari 2016 ini menegaskan, Percepatan Pelaksanaan KSP pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000 bertujuan untuk membuat satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal guna percepatan pelaksanaan pembangunan nasional.

Percepataan Pelaksanaan KSP itu berfungsi sebagai acuan data IGT (Informasi Geospasial Tematik) pada masing-masing sektor; dan acuan perencanaan pemanfaatan ruang skala luas yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Tata Ruang.

Percepatan Pelaksanaan KSP dilakukan pada tingkat ketelitian 1:50.000, tetapi dalam hal tertentu dapat dilakukan pada tingkat ketelitian peta di luar skala 1:50.000.

Untuk mewujudkan KSP, pemerintah membentuk Tim Percepatan KSP yang akan mengompilasi data IGT di kementerian/kembaga, Kelompok Kerja Nasional IGT, dan/atau pemerintah daerah untuk seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, mengintegrasikan data IGT melalui proses koreksi dan verifikasi IGT terhadap IGD (Informasi Geopasial Dasar), penyelarasan antar data IGT yang terintegrasi; serta penyusunan rekomendasi dan fasilitas penyelesaian permasalahan IGT, termasuk penyediaan alokasi anggaran dalam rangka penyelesaian permasalahan tersebut.

Menurut Perpres ini, Tim Percepatan KSP dapat menambahkan IGT di luar IGT yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan KSP Tahun 2016-2019, termasuk IGT yang telah disiapkan oleh Badan Informasi Geopasial.

Tim Percepatan KSP itu diketuai oleh Menteri Koordinator Perekonomian dengan anggota Menteri PPN/Kepala Bappenas, Mendagri, Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahanan Nasional, dan Sekretariat Kabinet. (Setkab) (hlz/hlz)


Komentar