Kamis, 26 April 2018 | 06:49 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Maritim
Minggu, 13 Maret 2016 14:22

Menteri Susi Tenggelamkan Lagi Kapal Ikan Asing Ilegal di Laut Pangandaran

Translog Today
(Setkab)

JAKARTA - Meskipun diprotes anggota DPR, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terus menenggelamkan kapal ikan asing ilegal. Kali ini sasarannya adalah kapal berbendera Nigeria FV Viking, yang disebut-sebut sebagai tangkapan terpenting karena diburu sejumlah negara.

Kapal berukuran 1.322 GT ini ditenggelamkan Senin (14/3/2016) sore di lepas pantai Pangandaran, Jawa Barat. Kabarnya, aksi tersebut akan disaksikan oleh Presiden Joko Widodo, Duta Besar AS, Duta Besar Norwedia, dan Duta Besar Australia.

FV Viking ditangkap salah satu kapal perang Komando Armada RI Kawasan Barat, yaitu KRI Sultan Thaha Saifudin-376, pada 25 Februari 2016. Kapal ini termasuk yang terpenting sejak pemerintah menenggelamkan lebih dari 100 kapal pencuri ikan dalam 2 tahun terakhir.

FV Viking merupakan target incaran polisi internasional atau Interpol berdasarkan permintaan pemerintah Norwegia.

FV Viking merupakan satu dari enam kapal yang digunakan untuk menangkap ikan toothfish Antartika dan tootfish Patagonia yang langka. Dari informasi Interpol, kapal tersebut sudah 13 kali berganti nama, 12 kali berganti bendera dan 8 kali berganti call sign.

Untuk memastikan FV Viking merupakan kapal yang selama ini diincar, anggota Interpol dari Norwegia dan Afrika Selatan dilaporkan datang ke Indonesia. Hasilnya, tidak diragukan bahwa FV Viking adalah kapal yang dipakai untuk pencurian ikan.

Para kru kapal yang terdiri dari lima orang asal Argentina, Peru, Myanmar, dan enam warga Indonesia akan dijerat menggunakan hukum tentang perkapalan dan perikanan.

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono beberapa kali mengingatkan Menteri Susi agar tidak sembarangan mengebom atau menenggelamkan kapal ikan ilegal di perairan dalam negeri. 

"Penenggelaman kapal dengan pemboman merupakan kesalahan besar. Tindakan ini menunjukkan pemerintah ingin menegakkan aturan dengan cara melanggar aturan" katanya beberapa waktu lalu.

Menurut Bambang, pemboman kapal tersebut melanggar peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang No. 17/2008 tentang Pelayaran dan aturan IMO (International Maritime Organization) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.

Dia mengaku kecewa Menteri Susi tetap menenggelamkan kapal-kapal itu , bahkan pada jarak tidak jauh dari pantai, sehingga bisa mengganggu alur pelayaran. Bangkai dan serpihan kapal itu juga merusak keindahan dan ekosistem laut karena mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).

"Kapal yang tenggelam akibat kecelakaan saja diperintahkan untuk segera diangkat, tetapi ini malah ditenggelamkan dengan sengaja. Logikanya dimana," cetus Bambang.

Aturan IMO hanya mengizinkan bahan organik yang dibuang ke laut. Bahan organik itu pun harus disaring dulu sebelum dibuang ke laut, antara lain melalui OWS (oil water separator) pada jarak minimal 25 mil dari pantai.

Aturan lain yang dilanggar adalah Peraturan Pemerintah No. 18/1999 tentang Pengelolaan Limbah B3. Berdasarkan PP ini, pembuangan limbah B3 diancam denda Rp2 miliar.


(hlz/hlz)


Komentar