Selasa, 12 November 2019 | 23:39 WIB

Visit our social media :
Home / Regulation / General News
Senin, 14 Maret 2016 17:29

Status Batam Akan Diubah Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus

Hery Lazuardi
Menko Perekonomian Darmin Nasution (ekon.go.id)

BATAM - Pemerintah akan mentransformasi Batam dari kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Kita ingin penyelesaian yang tuntas soal Batam. Banyak negara belajar dari Batam, mereka berhasil tetapi Batam malah ketinggalan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat sosialisasi pengembangan kawasan Pulau Batam, Senin (14/3/2016).

Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan PBPB Batam pada 29 Feberuari 2016. Dalam Keppres tersebut, Menko Perekonomian mengetuai Dewan Kawasan PBPB Batam.

Adapun anggotanya Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Panglima TNI, Kapolri, Sekretaris Kabinet, Gubernur Kepulauan Riau, Walikota Batam, dan Ketua DPRD Kepri.

Keppres ini sekaligus mencabut Keppres Nomor 18 Tahun 2013 mengenai pembentukan Dewan Kawasan PBPB Batam.

Darmin mengatakan transformasi Batam perlu dilakukan karena permasalahan pulau itu telah terakumulasi cukup lama dan berkepanjangan. "Penyelesaian dengan pola business as usual tidak akan dapat meningkatkan daya saing Batam sebagai pusat perekonomian yang pernah unggul di regional," ujarnya.

Secara eksternal, menurut Darmin, terjadi penurunan daya saing di kawasan regional. Konsep kawasan perdagangan bebas atau free trade zone (FTZ) telah ditinggalkan oleh banyak negara di Asia Timur dan Asia Tenggara.

Seiring dengan globalisasi dan perkembangan kerja sama antar-negara di kawasan, kecenderungan regional sekarang adalah mengembangkan SEZ (special economic zone).

Untuk yang lebih spesifik seperti perdagangan, bahkan dikembangkan EPZ (export processing zone) atau pusat logistik berikat (bonded logistic center). Negara-negara lain yang dulu pernah belajar dari Batam, saat ini justru tumbuh lebih baik.

"Ambil contoh Iskandar Regional Development Authority (IRDA) di Malaysia, yang didirikan akhir 2006, sudah jauh meninggalkan Batam yang didirikan lebih dari 40 tahun lalu. Atau, KEK Shenzhen di China yang menyumbang 75% dari pendapatan Shenzen sebesar US$114,5 miliar dengan pendapatan per kapita US$13,200" ungkap Darmin.

Secara internal, lanjutnya, penurunan daya saing disebabkan beberapa hal, mulai dari dualisme pengelolaan wilayah antara pemerintah kota dan Badan Pengelola (BP) Batam, dualisme tanggung jawab vertikal BP Batam ke Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan, ledakan penduduk, hingga maraknya penyelundupan.

Dualisme pengelolaan wilayah ini menyebabkan Batam tidak kompetitif karena perizinan menjadi lamban, tumpang tindih pengelolaan tanah, kepastian hukum bagi investor hingga penyediaan infrastruktur yang belum memenuhi standar internasional.

Perubahan menjadi KEK Batam akan melalui tahap transisi, di antaranya mengganti pengurus Badan Pengelola Batam yang lama. Setelah itu, pengurus yang baru akan melakukan identifikasi aset, pengelolaan kerja sama dengan investor, perbaikan pembagian tugas dan wewenang dengan pemkot, serta mempersiapkan strategi pengembangan kawasan ke depan. Semua proses transisi ini diharapkan selesai dalam 3-6 bulan. (ekon.go.id) (hlz/hlz)


Komentar