Minggu, 15 Desember 2019 | 15:15 WIB

Visit our social media :
Home / Transportation / Railway
Jumat, 18 Maret 2016 18:11

Proyek Kereta Api Cepat Kantongi Konsesi 50 Tahun

Translog Today
(repro)

JAKARTA - Kementerian Perhubungan menerbitkan izin usaha penyelenggaraan prasarana perkeretaapian umum kepada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) untuk menyelenggarakan kereta api cepat Jakarta-Bandung.

Izin tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 160 Tahun 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Untuk Kereta Api Cepat Antara Jakarta dan Bandung tertanggal 17 Maret 2016.

Sehari sebelumnya, Rabu (16/3/2016), Kemenhub dan KCIC telah menandatangani perjanjian konsesi, dimana KCIC diberi masa konsesi selama 50 tahun terhitung sejak 31 Mei 2019 dan tidak dapat diperpanjang, kecuali dalam keadaan kahar seperti bencana alam.

Perjanjian konsesi ini ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Direktur utama KCIC Hanggoro Budi Wiryawan.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Hermanto Dwiatmoko menjelaskan Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum Untuk Kereta Api Cepat Antara Jakarta dan Bandung ini berlaku selama 30 tahun terhitung semenjak Keputusan Menhub diterbitkan.

"Izin usaha ini dapat diperpanjang untuk setiap kali paling lama 20 tahun," kata Hermanto seperti dilaporkan dephub.go.id, Jumat (17/3/2016).

Pemegang Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum, lanjut Hermanto, mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian.

Pemegang izin paling lama 3 tahun harus sudah menyelesaikan kegiatan perencanaan teknis, kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), pengadaan tanah dan mengajukan izin pembangunan prasarana perkeretaapian umum sebelum memulai pelaksanaan pembangunan fisik.

"Selain itu, pemegang izin ini diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut setiap 1 tahun sekali kepada Kementerian Perhubungan selaku pemberi izin," tegas Hermanto.

Dia menambahkan izin ini bisa saja dicabut apabila KCIC (selaku pemegang izin) tidak melaksanakan kewajiban yang sudah diatur dalam peraturan menteri ini.

Izin Usaha Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum ini juga akan dicabut jika dalam waktu 1 tahun setelah diberikannya Izin, KCIC tidak melakukan kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL.

Selain itu, izin usaha penyelenggaraan ini juga akan dicabut apabila jangka waktu 3 tahun telah terlampaui, KCIC belum menyelesaikan kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau UKL dan UPL, tidak ada permohonan dari badan usaha untuk memperpanjang penyelesaian kegiatan tersebut. "Kalau KCIC pailit, pasti kami cabut juga izinnya ini," ujar Hermanto.

Dengan telah terbitnya izin usaha, pemerintah berharap KCIC segera menyelesaikan kewajibannya seperti yang termaktub dalam Keputusan Menhub tersebut.

Sesuai dengan fokus kerja Menhub Ignasius Jonan untuk meningkatkan tata kelola dan regulasi serta menciptakan good governance, permohonan perizinan yang diajukan kepada Kementerian Perhubungan segera diproses sepanjang semua persyaratannya terpenuhi.
(hlz/hlz)


Komentar