Minggu, 20 Oktober 2019 | 23:39 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Ekspor-Impor
Rabu, 30 Maret 2016 10:18

ISRM Satukan Informasi Pelaku Usaha dalam Sistem INSW

Hery Lazuardi
(Kemenperin)

JAKARTA - Pemerintah menetapkan penerapan Indonesia Single Risk Management (ISRM) dalam sistem Indonesia National Single Window (INSW) dengan menerapkan identitas tunggal dan penyatuan informasi pelaku usaha dalam kegiatan ekspor impor.

Identitas tunggal tersebut diperlukan sebagai base profile risiko dan single treatment dalam pelayanan perizinan di masing-masing kementerian/lembaga (K/L).

Penerapan ISRM atau pengendalian risiko untuk memperlancar arus barang di pelabuhan dituangkan ke dalam Paket Kebijakan Ekonomi XI yang diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Istana Presiden, Selasa (29/3/2016).

Menurut Darmin, selama ini ada beberapa faktor yang menjadi kendala dalam customs clearence dan cargo release di pelabuhan. Salah satunya adalah perizinan ekspor impor oleh K/L pada kondisi tertentu yang bersifat transaksional memerlukan waktu lama.

Selain itu, adanya pelayanan yang berbeda-beda atas pengguna jasa yang sama di setiap K/L sehingga menimbulkan ketidakpastian dan inefisiensi dalam kegiatan ekspor impor, serta pengelolaan risiko pada K/L belum dilakukan secara sistematis dan terintegrasi.

Kondisi ini menyebabkan kinerja logistik belum optimal. Ukuran yang paling konkret dan sering menjadi patokan adalah dwelling time atau waktu pengeluaran petikemas dari pelabuhan. Pada akhir 2015, dwelling time rata-rata masih membutuhkan waktu 4,7 hari.

Oleh sebab itu, pemerintah mewajibkan semua K/L mengembangkan fasilitas pengajuan permohonan perizinan secara tunggal (single submission) melalui Portal INSW untuk pemrosesan perizinan.

Pemerintah juga menerapkan ISRM dalam sistem INSW dengan memberlakukan identitas tunggal dan penyatuan informasi pelaku usaha dalam kegiatan ekspor impor.

Untuk tahap awal, ungkap Darmin, pemerintah meluncurkan model single risk management dalam platform single submission antara BPOM dan Bea dan Cukai.

Langkah ini untuk menekan dwelling time terhadap bahan baku obat, makanan minuman, dan produk lain yang membutuhkan perizinan BPOM dari 4,7 hari menjadi sekitar 3,7 hari pada Agustus 2016.

Tahap berikutnya, pemerintah akan mewajibkan penerapan single risk management mulai Agustus 2016, dan diperluas penerapannya untuk beberapa K/L, seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Targetnya, dwelling time secara nasional turun menjadi 3,5 hari pada akhir 2016.

Terakhir, menerapkan single risk management secara penuh pada seluruh K/L penerbit perizinan ekspor/impor.

Langkah ini akan menaikkan tingkat kepatuhan Indonesia terhadap WTO Trade Facilitation Agreement menjadi 70 persen, sekaligus menurunkan dwelling time menjadi kurang dari 3 hari pada akhir 2017. (hlz/hlz)


Komentar