Senin, 10 Desember 2018 | 10:12 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Maritim
Rabu, 06 April 2016 18:35

Larangan Transshipment Rugikan Nelayan dan Industri Pengolahan Ikan

Hery Lazuardi
Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti diminta mencabut larangan pemindahan muatan di tengah laut (transshipment) dan moratorium izin kapal ikan eks-asing karena memukul industri pengolahan ikan di dalam negeri.

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai kebijakan Menteri KKP yang berlaku sejak 2014 itu justru memukul industri pengolahan ikan dan menyebabkan ribuan pekerja kapal menganggur.

"Saat ini pasokan bahan baku ke pabrik-pabrik pengolahan dan pengalengan di sejumlah daerah tinggal 10%-30%. Seperti pabrik di Sidoarjo, Jawa Timur, yang biasanya setiap hari mendapat pasokan 150 ton, sekarang tinggal 30-50 ton," ungkapnya, Rabu (6/4/2016).

Bambang mengungkapkan hal itu seusai menemui perwakilan ribuan nelayan yang melakukan demonstrasi di depan Istana Negara memprotes kebijakan Menteri KKP. Demo dilakukan tepat pada Hari Nelayan yang jatuh setiap 6 April.

Ribuan nelayan yang tergabung dalam Gerakan Nasional Masyarakat Perikanan Indonesia (Gernasmapi) itu memprotes beberapa kebijakan Menteri KKP, antara lain Permen KP No. 57/2017 tentang alih muat kapal di laut dan Permen KP No. 56/2014 tentang moratorium kapal eks-asing.

Selain itu, Permen KP No. 1/2015 tentang penangkapan lobster dan kepiting, serta Permen KP No. 2/2015 tentang pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang dan trawl (pukat hela dan pukat tarik).

Kebijakan KKP tersebut menyebabkan pabrik pengolahan ikan terpaksa mengurangi produksi dan karyawan, serta menyusahkan nelayan. Jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, kata Bambang, banyak pabrik pengolahan ikan terancam tutup sehingga berdampak terhadap perekonomian daerah dan nasional.

Dia mengatakan larangan penggunaan alat tangkap cantrang dan payang sangat memukul nelayan kecil di berbagai daerah. "Menteri Susi tidak memahami masalah di lapangan. Dia menganggap cantrang sama seperti trawl (pukat hela) merusak lingkungan, padahal beda," ujarnya.

Menurut dia, Ombudsman sudah meminta KKP menunda penerapan peraturan itu, tetapi kenyataannya banyak nelayan yang ditangkap oleh Polair karena masih menggunakan cantrang. 

"Menteri Susi jangan mau menang sendiri dan berlindung di balik nama Presiden. Wakil Presiden Jusuf Kalla sendiri bahkan sudah mengingatkan agar dia mengevaluasi kebijakannya  tetapi tidak digubris," ujar Bambang.

Dia menilai Menteri KKP keliru dalam menafsirkan kapal eks-asing sehingga pelarangan itu juga menjadi tidak tepat sasaran. Pasalnya, lebih dari 90% armada domestik merupakan kapal buatan luar negeri yang berganti bendera Merah Putih.

Mengenai argumentasi Susi bahwa aturan tersebut berhasil memulihkan stok ikan di laut, Bambang justru menilai sebaliknya. "Ikan yang dibawa nelayan ke darat seolah-olah melimpah, padahal hanya jangka pendek atau musiman. Nelayan tidak bisa transshipment sehingga harus membawa hasil tangkapannya ke darat," jelasnya.

Sayangnya, cold storage di darat masih minim dan tidak bisa menampung hasil tangkapan nelayan yang mulai membusuk karena tidak bisa lagi ditampung oleh kapal yang memiliki fasilitas pendingin (freezer).

Dia mengharapkan Menteri KKP lebih bijak untuk mengakomodasi kepentingan nelayan, misalnya dengan mengizinkan kapal nasional ataupun kapal pemerintah untuk kegiatan transshipment tersebut.

Susi juga diminta mempermudah perizinan kapal nelayan yang masih berbelit-belit dan lama. "Ada 17 izin untuk kapal ikan yang perlu berbulan-bulan bahkan tahunan untuk mengurusnya, terutama izin gross akte. Belum lagi izin berlayar kapal ikan yang sering dipersulit oleh syahbandar," ungkap Bambang.

Selain lebih berpihak kepada nelayan, Menteri Susi disarakan mulai memikirkan strategi guna membangkitkan industri perikanan nasional. "Indonesia memiliki jumlah species ikan terbanyak di dunia, yang merupakan keunggulan absolut untuk bersaing di pasar dunia."

KKP harus menekankan riset (R&D), menjaga ekosistem laut, memetakan wilayah tangkapan potensial, dan menyediakan fasilitas perikanan di pelabuhan-pelabuhan besar.

"Jutaan nelayan dan kapal kita sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk menjaga keamanan laut dari masuknya kapal asing ilegal, bukannya justru ditangkap-tangkapi gara-gara peraturan yang tidak berdasar," ujarnya.

Kebijakan Susi yang juga dinilai merugikan dan merusak ekosistem adalah penenggelaman kapal ikan dengan cara pemboman di laut.

"Tindakan yang tidak bijaksana dan sembrono, seharusnya Menteri KKP mencari cara lain yang lebih baik, bukan dengan menimbulkan sampah di laut akibat pemboman kapal itu," kata Bambang menanggapi penenggelaman lagi 23 kapal ikan asing ilegal pada Selasa (5/4/2016).

Kisruh di sektor kelautan dan perikanan saat ini, menurut Bambang, menunjukkan Menteri Susi tidak melibatkan stakeholder terkait, termasuk nelayan, pengusaha kapal ikan, industri pengolahan ikan, dan pengelola cold storage.&n (hlz/hlz)


Komentar