Minggu, 24 Juni 2018 | 22:02 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Transportasi
Kamis, 07 April 2016 07:36

Harga Solar Subsidi Lebih Mahal dari Nonsubsidi, Pemerintah Tak Transparan

Hery Lazuardi

JAKARTA -

Pemerintah dinilai tidak transparan dalam penentuan harga bahan bakar minyak jenis solar. Pasalnya, meskipun harga solar bersubsidi diturunkan Rp500 mulai 1 April menjadi Rp5.150 per liter, ternyata masih lebih tinggi dibandingkan harga solar nonsubsidi.

Menurut anggota DPR RI Fraksi Gerindra Bambang Haryo Soekartono, harga solar bersubsidi seharusnya jauh lebih murah dari harga solar nonsubsidi karena APBN sudah mengalokasikan subsidi Rp1.000 per liter untuk BBM bersubsidi. 

"Ini tidak logis. Harga solar subsidi harusnya lebih murah dibandingkan dengan solar nonsubsidi. Ada indikasi manipulasi oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menetapkan harga BBM subsidi," ungkapnya, Rabu (6/4/2016).

Sebagai contoh, solar nonsubsidi atau keekonomian yang dijual oleh Petra Niaga, anak perusahaan PT Pertamina (Persero), melalui PT Indoline Incomekita sebesar Rp5.300 per liter dan sekarang turun menjadi Rp5.000 per liter.

Di beberapa daerah lain, solar nonsubsidi dijual seharga Rp5.000 per liter. Bahkan di Surabaya ada yang menjual Rp4.850 per liter. Pemasok BBM di Balikpapan (PT Cindata) juga menjual solar industri Rp5.000 per liter.

"Pemerintah tidak transparan dalam penetapan harga solar bersubsidi. Ini sebagai bukti bahwa rakyat tidak menikmati subsidi BBM dari APBN yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR sebesar Rp1.000 per liter. Seharusnya rakyat bisa menikmati solar pada kisaran harga Rp4.000 per liter, bahkan lebih murah lagi," ungkapnya.

Dia juga menilai kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM jenis premium dan solar dengan besaran yang sama, yakni masing-masing Rp500 per liter, tidak tepat.

"Pemerintah harusnya tahu bahwa solar subsidi banyak digunakan untuk transportasi logistik untuk kepentingan industri dan perdagangan. Jika perlu BBM transportasi privat (premium) mensubsidi silang solar subsidi supaya dampak terhadap penurunan biaya logistik lebih besar," ujarnya. 

Pemerintah juga perlu mengatur tarif transportasi logistik untuk industri dan perdagangan, yang selama ini dilepas kepada mekanisme pasar. "Dengan demikian, harga barang dapat terkendali sehingga daya beli masyarakat meningkat dan ekonomi riil tumbuh," kata Bambang. (hlz/hlz)


Komentar