Minggu, 21 Juli 2019 | 09:41 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Regional
Rabu, 27 April 2016 08:11

Bambang Haryo: Pulau Reklamasi Harus Dijadikan Fasilitas Publik

Hery Lazuardi

JAKARTA -

Proyek pulau reklamasi di Teluk Jakarta harus diperuntukkan bagi fasilitas publik, bukan menjadi kawasan bisnis dan hunian eksklusif bagi kalangan kelas atas.

Menurut Bambang Haryo Soekartono, anggota Fraksi Gerindra DPR RI, reklamasi di seluruh dunia selalu dibangun untuk kepentingan publik, seperti bandar udara, pelabuhan, kawasan industri, atau pariwisata.

"Reklamasi di Teluk Jakarta harusnya tidak boleh untuk kepentingan privat saja, apalagi mematikan kehidupan nelayan di sekitarnya. Lihat saja, rumpon-rumpon di Teluk Jakarta habis tergusur oleh proyek itu padahal di sana nelayan mendapatkan ikan," katanya, Rabu (27/4/2016).

Dia mengatakan rumpon-rumpon tersebut biasanya tersebar pada jarak 50 meter hingga 3 km dari pantai. Oleh sebab itu, proyek reklamasi juga harus dibangun pada jarak minimal 3 km dari pantai agar tidak mengganggu lingkungan laut.

"Adanya proyek reklamasi menyebabkan ikan-ikan di sana menjadi stres dan lari ke perairan lain. Akibatnya, hasil tangkapan nelayan merosot, kehidupan mereka akan semakin sulit," kata Bambang.

Oleh sebab itu, dia mendesak pemerintah membatalkan atau jika perlu membongkar proyek reklamasi di Teluk Jakarta karena dinilai merusak lingkungan. Apabila tetap dilanjutkan, proyek itu harus digeser minimal hingga jarak 1 km dari pantai dan dijadikan fasilitas publik.

Salah satu fasilitas publik yang dinilai cocok adalah kawasan industri, sebab pulau-pulau reklamasi tersebut dekat dengan Pelabuhan Tanjung Priok. "Kawasan industri itu menjadi hinterland bagi pelabuhan Priok yang jaraknya memang berdekatan," ujar anggota Komisi VI DPR RI ini.

Fasilitas publik tersebut dinilai menguntungkan Jakarta dan kepentingan nasional karena bisa menekan biaya logistik, mengurangi kemacetan, dan memberikan multiplier effect besar bagi perekonomian.

"Masalah akses transportasi juga belum dipikirkan matang oleh Pemprov DKI. Membangun pusat bisnis dan hunian baru di utara Jakarta hanya akan memperparah kemacetan. Harusnya pengembangan diarahkan ke selatan," kata Bambang.

Dia mengatakan proyek reklamasi merupakan tanggung jawab Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama. Apabila tetap dilanjutkan untuk pusat bisnis dan permukiman mewah, dia harus bertanggung jawab atas bencana yang akan menimpa Ibu Kota. (hlz/hlz)


Komentar