Minggu, 20 Oktober 2019 | 23:07 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Regional
Jumat, 29 April 2016 06:25

Paket Kebijakan Ekonomi XII: Memangkas Perizinan

Translog Today
(Ekon.go.id)

JAKARTA - Pemerintah kembali menggulirkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XII, yang menyasar 10 masalah terkait dengan perizinan, akses perkreditan, perdagangan, perkara kepailitan, dan perlindungan investor minoritas.

Paket kebijakan terbaru itu diumumkan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/4/2016) petang.

Presiden berharap paket kebijakan tersebut memberikan dampak positif bagi perbaikan berusaha, yang akan diteruskan ke seluruh instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Sebagai contoh, ungkap Jokowi, HO (izin lingkungan), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan), dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) sebelumnya harus diurus satu per satu sehingga butuh waktu lama.

"Sekarang hanya satu proses, sekali ngurus bisa satu hari selesai urus SIUP dan TDP, karena ini mau dihilangkan salah satu enggak bisa karena sudah amanat undang-undang. Pokoknya ajukan, sekali proses dan selesai satu hari," kata Presiden.

Demikian juga amdal (analisa mengenai dampak lingkungan) harus satu saja. "Sekarang cukup satu amdal. Tidak ada amdal lingkungan, nanti ada lagi amdal lalu lintas. Nanti kalau ini diteruskan bisa muncul amdal yang lain. Amdal itu satu saja tapi mencangkup semuanya, digabung," tegasnya.

Berikut 10 sasaran dalam Paket Kebijakan Ekonomi XII:

Pertama, memulai usaha/starting businesses. Sebelumnya prosedur 13 prosedur, waktu 47 hari, biaya 6,8-7,8 juta menjadi ada 5 izin, SIUP, TDP, izin tempat usaha, izin gangguan.

Tadinya 13 prosedur sekarang menjadi 7 prosedur, dari 47 hari menjadi 10 hari. Biaya yang sebelumnya Rp6,8 juta-Rp 7,8 juta menjadi Rp 2,7 juta, dan dari 5 izin menjadi 3 izin. "Yang lainnya hapus pus pus," tegas Presiden.

Kedua, perizinan terkait dengan pendirian bangunan, ada 17 prosedur diubah menjadi 14 prosedur, waktu 210 hari menjadi sekarang 52 hari, biaya Rp 86 juta menjadi Rp 70 juta.

Izin ada empat IMB (Izin Mendirikan Bangunan), UKL, UPL, SLF (Sertifikat Laik Fungsi), TDG (Tanda Daftar Gudang) dijadikan hanya 3; IMB, TDG, dan SLF.

Kemudian pendaftaran properti ada prosedur 5 prosedur menjadi 3 prosedur, waktu 25 hari menjadi 7 hari, biaya sebelumnya 10,8% dari nilai proprerti sekarang menjadi 8, 3% dari nilai properti atau nilai transaksi.

Keempat, mengenai pembayaran pajak. Prosedurnya dipangkas dari 54 kali sekarang 10 kali pembayaran, dan sistemnya sudah online.

Kelima, mengenai akses perkreditan. Sudah dirampungkan satu buku yang menyangkut 20 kementerian/lembaga yang dikerjakan selama 4 bulan nonstop.

Akses perkreditan, sebelumnya belum terdapat biro kredit swasta/lembaga pengelola informasi perkreditan (LPIP). Sistem jaminan online juga hanya bisa diakses oleh notaris dan migrasi data dilakukan secara manual.

Sekarang telah diterbitkan usaha kepada dua biro kredit swasta/lembaga pengelola informasi perkreditan (LPIP). Kemudian sistem jamin fidusia online bisa diakses oleh notaris dan pihak lain di luar notaris. Kemudian migrasi data dilakukan secara online untuk pulau Jawa.

Keenam, penegakan kontrak. Sebelumnya, penyelesaian gugatan sederhana belum diatur, termasuk waktu penyelesaian perkara. Berdasarkan survei, untuk menyelesaikan perkara butuh waktu 471 hari.

"Yang sekarang telah ada tata cara dan penyelesaian, ada tata cara penyelesaian sederhana. Kemudian jumlah prosedur dikurangi dari 8 menjadi 11 jika ada banding. Waktu penyelesaian 28 hari menjadi 38 hari jika ada banding. Ini dari 471 menjadi 28 hari," jelas Presiden.

Ketujuh, prosedur penyambungan listrik. Menurut Presiden, meskipun seperti masalah sepelu tetapi kalau tidak didetilkan, lepas juga. Dia menyebutkan, penyambungan listrik dari 5 prosedur menjadi 4 prosedur, waktunya dikurangi dari 80 hari menjadi 25 hari.

Biaya SLO (Sertifikat Layak Operasi) Rp17,5 per VA menjadi Rp15 per VA. Biaya penyambungan sebelumnya Rp969 per VA menjadi Rp775 per VA. Uang jaminan langganan dalam bentuk tunai, sekarang dapat menggunakan garansi.

Kedelapan, perdagangan lintas negara. Sebelumnya offline sekarang menggunakan online modul untuk PED atau pemberitahuan ekspor barang dan PID pemberitahuan impor barang, dan ada batas waktu penumpukan barang di pelabuhan paling lama 3 hari. Semaunya diatur secara rinci.

Kesembilan, penyelesaian perkara kepailitan. "Kita atur lebih simpel lagi, biaya kurator dihitung berdasarkan nilai harga debitur. Kemudian berdasarkan survei, waktu pemeriksaannya sebelumnya 730 hari, recovery cost-nya 30% yang sekarang baiknya sudah diatur dan dihitung berdasarkan nilai utang atau jika berakhir dengan perdamaian dan berdasarkan nilai pemberesan jika berakhir dengan pemberesan," jelas Presiden.

Kesepuluh, perlindungan terhadap investor minoritas. Peraturan sudah ada, tetapi kurang sosialisasi sehingga perlu disosialisasikan lebih luas dan efektif. (hlz/hlz)


Komentar