Senin, 22 Juli 2019 | 16:37 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Ekspor-Impor
Kamis, 12 Mei 2016 21:33

Penerapan SVLK Perluas Ekspor Furnitur ke Uni Eropa

Hery Lazuardi
(Kemenperin)

JAKARTA - Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) secara wajib atau mandatory untuk semua produk berbahan kayu dinilai melapangkan akses ekspor produk furnitur Indonesia, terutama ke Uni Eropa.

Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan pemberlakuan SVLK itu menghilangkan kewajiban uji tuntas (due diligence) produk olahan kayu yang diekspor ke Uni Eropa.

"Due deligence itu menjadi beban biaya bagi eksportir, apalagi sebagian besar pelaku usaha furnitur merupakan industri kecil menengah," katanya dalam jumpa pers di Kementerian LHK Jakarta, Kamis (12/5/2016).

Menperin menggelar jumpa pers bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tentang SVLK Mengantar Indonesia Capai FLEGT License Pertama di Dunia.

FLEGT adalah singkatan dari Forest Law Enforcement Governance and Trade atau Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Bidang Kehutanan.

Negosiasi antara Indonesia dan Uni Eropa dalam rangka FLEGT Voluntary Partnership Agreement, yang dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri dan melibatkan para pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintahan, industri maupun masyarakat.

"Berlakunya SVLK secara wajib untuk seluruh produk berbahan kayu diharapkan berdampak positif terhadap industri hilir pengolahan kayu, terutama furnitur kayu, karena meningkatkan kepercayaan buyer terutama dari Uni Eropa bahwa produk olahan kayu kita dijamin legalitasnya," kata Menperin.

Kepercayaan itu juga terkait dengan jaminan bahwa bahan baku kayu bersumber dari hutan lestari atau sustainable forest management (SFM).

Aturan SVLK secara wajib tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No.89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

Ketentuan ini memuat perubahan prinsip dari peraturan sebelumnya, dimana penerapan SVLK berlaku secara mandatory untuk semua produk berbahan baku kayu. Sebelumnya, penerapan SVLK voluntary untuk 15 HS, termasuk furnitur kayu.

Menurut Saleh, aplikasi penuh SVLK di Uni Eropa diharapkan segera diberlakukan. Skema ini menggunakan Dokumen V-Legal sebagai dokumen eksportasi produk kayu ke pasar internasional khususnya Uni Eropa.

SVLK juga menjadi upaya perbaikan tata kelola kehutanan yang perlu didukung oleh para pihak terkait. "Diharapkan tidak menjadi beban bagi pelaku usaha namun justru dapat menjadi investasi perbaikan manajemen industri pengolahan kayu," ujarnya.

Produk industri kehutanan merupakan salah satu produk ekspor nasional yang memberikan kontribusi dengan tren yang terus meningkat selama 5 tahun terakhir sebesar 2%. Nilai ekspor produk industri kehutanan tercatat US$10,6 miliar pada 2015 atau 8% dari total ekspor nonmigas. (hlz/edt)


Komentar