Kamis, 14 November 2019 | 18:15 WIB

Visit our social media :
Home / Regulation / General News
Rabu, 18 Mei 2016 09:47

Kinerja PNS Masih Rendah, Gaji ke-14 Kontraproduktif

Hery Lazuardi

JAKARTA - Rencana pemerintah memberikan gaji ke-14 dinilai kontraproduktif mengingat kinerja pegawai negeri sipil masih rendah, apalagi dilakukan ketika pemerintah memangkas anggaran di tengah kondisi ekonomi yang masih sulit.

Anggota Badan Anggaran DPR RI Bambang Haryo Seokartono menilai gaji ke-14 belum layak diberikan kepada PNS selama pelayanan kepada publik masih buruk, terbukti dengan pengurusan izin masih sulit dan mahal.

"Tidak ada negara lain yang bayar gaji ke-14 untuk PNS, apalagi kita masih dalam kondisi ekonomi yang sulit dan PNS belum bisa memberikan pelayanan dengan baik," katanya, Rabu (18/5/2016).

Menurut anggota Komisi VI DPR RI ini, pemberikan gaji ke-14 sebagai kebijakan populis karena pemerintah tidak menaikkan gaji PNS pada tahun ini. "Ini pun bukan atas tuntutan atau permintaan PNS, tetapi inisiatif Menteri PAN-RB kepada Presiden," ujarnya.

Dia khawatir kebijakan pemerintah itu memicu buruh swasta menuntut gaji ke-14 sehingga semakin menyulitkan dunia usaha, baik UKM maupun perusahaan besar.

"Padahal saat masa Lebaran beban industri makin besar akibat tidak beroperasi karena pegawainya libur panjang, selain harus membayar tunjangan hari raya," kata Bambang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah PNS di seluruh Indonesia mencapai 4,5 juta orang pada 2014. Jika setiap PNS menerima gaji ke-14 sebesar Rp2 juta, tutur Bambang, pemerintah harus menggelontorkan anggaran sekitar Rp9 triliun.

Saat ini, Rancangan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pemberian THR Tahun Anggaran 2016 (Gaji ke-14) dan RPP tentang Pemberian Gaji Ke-13 sudah masuk proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut rencana, gaji ke-14 akan dibayarkan pada Juli mendatang bersamaan dengan gaji ke-13. Namun, besaran gaji ke-14 lebih kecil dari gaji ke-13, yakni satu kali gaji pokok.

Hal ini karena gaji ke-14 atau THR merupakan pengganti dari kenaikan gaji PNS setiap tahunnya, dimana pada 2016 tidak ada kenaikan gaji pokok.

Adapun untuk gaji ke-13 meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lain, seperti penghasilan PNS/ ASN yang biasa diterima setiap bulan. (hlz/hlz)


Komentar