Kamis, 14 November 2019 | 18:44 WIB

Visit our social media :
Home / Regulation / Export-Import
Senin, 23 Mei 2016 19:17

Pemerintah Kembangkan INSW Generasi Kedua

Editor
Menko Perekonomian Darmin Nasution (ekon.go.id)

JAKARTA - Pemerintah berencana mengembangkan Indonesia National Single Window (INSW) generasi kedua, yang dilengkapi dengan sejumlah fitur baru seperti Single Submission, Single Risk Management, Management Dashboard, dan INSW Mobile Apps.

"Pengembangan INSW Gen-2 ini bertujuan meningkatkan dan memperluas cakupan layanan sistem INSW sehingga memudahkan pelaku usaha menjalankan kegiatan ekspor impor," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam Rapat Koordinasi INSW, Senin (23/5/2016).

Rakor itu antara lain dihadiri oleh Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.

Saat ini sistem INSW baru pada pemenuhan kebutuhan otomasi untuk mengintegrasikan proses layanan kepabeanan dengan perizinan yang harus dipenuhi.

INSW Gen-2 akan mengintegrasikan proses bisnis antar-kementerian/lembaga, mulai dari pengurusan perizinan hingga realisasinya (flow of document) serta pengelolaan pergerakan barang (flow of goods). Nantinya, pelaku usaha cukup membuka sistem INSW untuk semua pengurusan proses ekspor dan impor.

INSW Gen-2 akan menyediakan data ekspor impor secara real time sehingga dapat membantu proses pengambilan keputusan/kebijakan aaupun untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah.

"Rapat ini untuk memperkuat komitmen K/L dalam mendukung penyederhanaan perizinan dan perluasan penerapan sistem elektronik dalam kegiatan ekspor dan impor melalui INSW," kata Darmin yang menjabat Ketua Dewan Pengarah INSW.

Menurut dia, komitmen ini dibutuhkan karena penerapan INSW Gen-2 akan menghapus form pengajuan perizinan yang selama ini ada di K/L.

INSW secara otomatis akan mengganti berbagai form itu dengan superset dokumen. "Hal ini membutuhkan penyesuaian berbagai peraturan di tingkat kementerian/lembaga," ujar Darmin.

Sesuai dengan amanat Paket Kebijakan Ekonomi, INSW kini telah menyediakan data realisasi impor untuk kepentingan post-audit, khususnya terkait produk yang wajib SNI.

INSW juga telah menjalankan amanat untuk mengintegrasikan sistem Inaportnet, menerapkan Indonesia Single Risk Management (ISRM) dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi INSW secara nasional.

"Penerapan INSW perlu dilakukan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan kemudahan berusaha yang menjadi kriteria penilaian Ease of Doing Business (EODB), khususnya terkait dengan dokumen ekspor impor dan kepabeanan," ujar Darmin.

INSW merupakan sistem elektronik yang bertujuan meningkatkan pelayanan dan pengawasan kegiatan ekspor dan impor melalui pengintegrasian perizinan di antara 15 K/L atau 18 unit pengelola perizinan.

INSW mulai beroperasi sejak 2007 dan merupakan tindak lanjut dari deklarasi Bali Concord 2003. Saat itu para pemimpin negara-negara ASEAN berkomitmen membentuk ASEAN Single Window (ASW).

Kini INSW telah diterapkan secara mandatory pada 21 Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) dan melayani lebih dari 92% total transaksi ekspor dan impor nasional.

Pengelolaan Portal INSW yang ada saat ini dinilai belum ideal. INSW pernah dirancang sebagai badan independen, bahkan sebagai BUMN atau lembaga non-profit.

Namun, model ini dinilai tidak memungkinkan. Pilihan selanjutnya adalah lembaga non-struktural, tetapi tetap dianggap tidak efektif.

Dengan format Satuan Kerja seperti saat ini, kewenangan PP INSW untuk menjalankan fungsi single reference dinilai belum memadai.

Pasalnya, PP INSW tidak memiliki otoritas cukup untuk melaksanakan fungsi koordinasi, simplifikasi, standardirasi dan harmonisasi regulasi antar K/L terkait ekspor-impor. "Karena itu, penguatan kelembagaan PP INSW perlu dilakukan."

Dalam rakor tersebut, Dewan Pengarah INSW mengusulkan pembentukan Unit Pengelola Layanan di setiap K/L yang terintegrasi dengan INSW. Pembentukan Unit Pengelola Layanan ini akan menjadi salah satu poin revisi Peraturan Presiden Nomor 76/2014. (hlz/hlz)


Komentar