Jumat, 19 Juli 2019 | 06:19 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Pelabuhan
Minggu, 29 Mei 2016 08:16

Kisruh Bongkar Muat di Tanjung Emas Memanas, GM Pelindo III Jadi Tersangka

Translog Today
(Pelindo III)

SURABAYA - PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) mendesak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan untuk memberikan penegasan kewenangan BUMN itu melakukan kegiatan bongkar muat.

Desakan itu menyusul kisruh kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, yang telah dihentikan oleh Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Emas.

Kasus ini semakin panas setelah General Manager Pelindo III Tanjung Emas Tri Suhardi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

Penetapan tersangka tersebut atas laporan yang diajukan Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Jawa Tengah, yang menuduh kegiatan bongkar muat oleh Pelindo III tidak memiliki izin dan menyalahi aturan.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Perusahaan Pelindo III Yon Irawan menegaskan pihaknya akan menghormati proses hukum yang berjalan dan melakukan pendampingan hukum terhadap Tri Suhardi.

"Yang bersangkutan ditersangkakan karena menjalankan tugas perusahaan, sudah sewajarnya bila Pelindo III memberi bantuan hukum sepenuhnya hingga tuntas, termasuk melakukan gugatan pra peradilan," katanya, Sabtu (28/5/2016).

Rencananya, gugatan pra peradilan didaftarkan pekan depan setelah pemeriksaan pertama sebagai tersangka selesai dilakukan.

Meskipun menyayangkan penetapan tersangka tersebut, Yon menjamin operasional Pelindo III di Tanjng Emas tidak akan terpengaruh dan tetap berjalan dengan normal.

Dia mengatakan Pelindo III segera berkoordinasi dengan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub untuk memberikan penegasan kewenangan Pelindo III melakukan kegiatan bongkar muat.

APBMI Jawa tengah menuduh GM Tanjung Emas melanggar Pasal 30, 31, 32 Undang-Undang No. 17/2008 tentang Pelayaran yang menyebutkan bahwa kegiatan bongkar muat dilakukan oleh perusahaan khusus.

Namun, lanjut Yon, Pasal 90, 91, 92 UU itu menyebutkan bahwa pelayanan jasa bongkar muat dapat dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP), termasuk Pelindo III.

"Penyidik harusnya juga melihat pasal tersebut karena Pelindo III merupakan BUP. Jadi kegiatan Pelindo III secara undang-undang itu sah dan legal," ujarnya.

Menurut Yon, DPP APBMI pada 2010 juga pernah mengajukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi mengenai keberadaan Pasal 90 UU Pelayaran.

MK saat itu memutuskan bahwa keberadaan pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga menolak permohonan yang diajukan oleh DPP APBMI.

Penegasan Pelindo III sebagai BUP juga tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 88 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Kepada Pelindo III sebagai BUP.

Keputusan Menteri tersebut salah satunya menyatakan bahwa Pelindo III dapat melakukan kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan, di antaranya penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang.

"Sebelum ada UU 17 tahun 2008 pemerintah juga secara tegas menyatakan bahwa memberikan izin kepada Pelindo III untuk melakukan kegiatan bongkar muat. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE.6 Tahun 2002," jelas Yon.

Kisruh di Pelabuhan Tanjung Emas ini juga sempat menjadi perhatian Ombudsman RI. Melalui surat kepada Menhub, Ombudsman menyatakan kegiatan bongkar muat oleh BUP Pelindo III sudah sesuai dengan UU dan meminta Menhub membuat penegasan akan hal tersebut.

"MK menyatakan tidak ada masalah, Ombudsman juga sudah memberikan saran kepada Menhub. Harusnya sudah tidak ada masalah lagi terkait dengan kegiatan bongkar muat oleh Pelindo III khususnya di Pelabuhan Tanjung Emas," kata Yon.

Kasus tersebut bermula saat kegiatan bongkar muat yang dilakukan oleh Pelindo III di Pelabuhan Tanjung Emas dihentikan oleh KSOP Tanjung Emas pada 19 November 2015.

Saat itu Pelindo III dianggap melakukan kegiatan ilegal karena belum memiliki izin bongkar muat (SIUPBM). Oleh karenanya, Ketua DPW APBMI Jawa Tengah Romulo Simangunson melaporkan GM Pelindo III Tanjung Emas ke Polda Jateng dengan tuduhan melakukan kegiatan ilegal. (hlz/hlz)


Komentar