Kamis, 14 November 2019 | 05:12 WIB

Visit our social media :
Home / Regulation / General News
Senin, 30 Mei 2016 13:42

Pertumbuhan Ekonomi Melemah, Kebijakan Pemerintah Dinilai Tak Efektif

Hery Lazuardi
Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun ini diproyeksikan lebih rendah dari perkiraan sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan berbagai kebijakan pemerintah belum mampu mendorong perekonomian.

Bank Indonesia memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tahun ini dari kisaran 5,2%-5,6% menjadi 5%-5,4%. Sebelumnya, Bank Dunia juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indolnesia tahun ini dari 5,3% menjadi 5,1%.

Menurut anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono, penurunan prognosa ekonomi itu mencerminkan kegagalan manajemen pemerintah di bidang ekonomi..

Pemerintah dinilai tidak mampu memanfaatkan potensi pasar domestik dan peluang ekspor yang sangat besar dengan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia.

"Mengapa pertumbuhan ekonomi justru turun? Saat harga minyak dunia rendah, sektor riil seharusnya bisa digenjot karena harga energi turun sehingga biaya industri berkurang dan daya beli masyarakat bisa meningkat. Perekonomian mestinya lebih baik," katanya, pekan lalu.

Menurut Bambang, Presiden Joko Widodo perlu mengevaluasi kembali tim ekonomi yang tidak berhasil membangkitkan ekonomi sesuai dengan harapan.

Dia mengatakan proyek infrastruktur dan paket kebijakan ekonomi yang digulirkan pemerintah ternyata belum efektif mendongkrak perekonomian.

Bambang menilai banyak proyek infrastruktur dibangun tidak berdasarkan skala prioritas dan sesuai kebutuhan sehingga tidak dimanfaatkan secara optimal. "Proyek infrastruktur tidak lagi mengacu pada MP3EI, terkesan asal-asalan."

Padahal untuk menggenjot pembangunan infrastruktur, pemerintah mengorbankan rakyat dengan memangkas subsidi bahan bakar minyak dan listrik. Langkah ini bahkan dilakukan ketika harga minyak dan batu bara anjlok lebih dari 50%.

Di sisi lain, lanjut Bambang, pemerintah tidak mampu mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat menjelang bulan puasa dan Lebaran. Pada saat yang sama, nilai tukar rupiah terus melemah sehingga semakin menekan daya beli masyarakat.

"Harga bahan pangan di Indonesia termasuk tertinggi di ASEAN. Padahal, Indonesia mampu menjadi penghasil pangan terbesar dunia, baik dari pertanian, peternakan, perkebuhan, maupun perikanan," ungkapnya.

Dia mengatakan pemerintah tidak boleh melepas bahan kebutuhan pokok ke mekanisme pasar, tetapi harus mampu mengendalikan distribusi dan harganya sehingga sama di semua daerah.

"Untuk beras saja, pemerintah belum mampu mengendalikan karena Bulog cuma punya persediaan tidak lebih dari 5% dari kebutuhan nasional, apalagi bahan pokok lainnya?," ujar Bambang.

Menurut dia, pemerintah bisa belajar dari Malaysia yang berhasil mengendalikan harga sembako hingga pelosok daerah. Harga bahan pokok di negeri jiran itu sama di semua daerah, jika ada pedagang yang menjual lebih tinggi, izin dagangnya dicabut pemerintah.

Bambang juga mempertanyakan keberanian pemerintahan Jokowi memberantas kartel yang sejak lama menguasai pasar sembako. "Kalau tidak berani berantas kartel, patut dipertanyakan ada apa," ungkapnya. (hlz/hlz)


Komentar