Rabu, 20 November 2019 | 03:11 WIB

Visit our social media :
Home / Transportation / Ports
Selasa, 31 Mei 2016 18:41

SP Pelindo III Kecam Penetapan Tersangka GM Tanjung Emas

Translog Today
(Pelindo III)

SURABAYA - Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia III menilai penetapan tersangka terhadap General Manager Pelabuhan Tanjung Emas sebagai bentuk kriminalisasi terhadap pekerja badan usaha milik negara yang menjalankan tugas melayani masyarakat.

Wakil Ketua Umum Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI) III Abdul Rofid Fanany mengungkapkan keputusan penyidik Polda Jawa Tengah yang menetapkan GM Tanjung Emas Semarang Tri Suhardi sebagai tersangka sangat disesalkan.

Dia mempertanyakan dasar penerapan tersangka tersebut mengingat salah satunya adalah pengenaan Pasal 263 KUHP yang mengatur tentang pemalsuan surat.

"Apa yang dipalsukan? Kami yakin Pelindo III sebagai BUMN tidak akan pernah melakukan pemalsuan surat atau dokumen. Kalau menggunakan dasar lain yang juga diatur dalam dalam UU Nomor 17/2008 sebagai dasar untuk melakukan kegiatan bongkar muat, apakah hal tersebut bisa dikategorikan sebagai pemalsuan dokumen?," kata Abdul Rofid, Minggu (30/5/2016).

Penetapan tersangka itu merupakan kelanjutan dari sengketa bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Emas sejak tahun lalu. Sebelumnya Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Emas juga sudah menghentikan layanan bongkar muat oleh Pelindo III.

Penetapan tersangka tersebut atas laporan yang diajukan Ketua DPW Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Jateng, yang menuduh kegiatan bongkar muat oleh Pelindo III tidak memiliki izin dan menyalahi aturan.

Menurut Abdul Rofid, laporan APBMI Jateng dan penetapan tersangka itu dapat menghambat upaya pemerintah memperbaiki kinerja logistik nasional. Hal tersebut semestinya tidak terjadi jika semuanya dikembalikan kepada UU No. 17/2008 tentang Pelayaran.

"Kalau yang dipersoalkan APBMI Jateng tentang Pasal 30, 31, 32 UU Pelayaran yang menyebutkan bahwa kegiatan bongkar muat dilakukan oleh perusahaan khusus, mereka juga seharusnya melihat di Pasal 90, 91, 92 bahwa pelayanan jasa bongkar muat dapat dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Penyidik harusnya melihat pasal tersebut karena Pelindo III merupakan BUP. Jadi kegiatan Pelindo III secara undang-undang sah dan legal," tegasnya.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) APBMI pada 2010 juga pernah mengajukan uji materiil kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 90 UU Pelayaran. Namun putusan MK menyatakan bahwa pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 sehingga menolak permohonan yang diajukan oleh DPP APBMI.

Penegasan Pelindo III sebagai BUP tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 88 Tahun 2011 tentang Pemberian Izin Usaha Kepada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero) sebagai Badan Usaha Pelabuhan.

Dalam Keputusan Menteri tersebut salah satunya menyatakan bahwa Pelindo III dapat melakukan kegiatan pengusahaan jasa kepelabuhanan di antaranya penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang.

"Sebelum ada UU 17/2008, pemerintah secara tegas menyatakan bahwa memberikan izin kepada Pelindo III untuk melakukan kegiatan bongkar muat. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE.6 Tahun 2002," ungkap Ifan.

Ombudsman RI melalui surat kepada Menhub juga menyatakan kegiatan bongkar muat oleh BUP Pelindo III sudah sesuai dengan UU dan menyarankan kepada Menhub untuk membuat penegasan akan hal tersebut.

"MK menyatakan tidak ada masalah, Ombudsman juga sudah memberikan saran kepada Menhub. Harusnya sudah tidak ada masalah lagi terkait dengan kegiatan bongkar muat yang dilakukan oleh Pelindo III khususnya di Pelabuhan Tanjung Emas," ujarnya.

Dia mengatakan kasus tersebut bisa membuat pekerja di pelabuhan-pelabuhan lain khawatir dalam menjalankan tugas. "Daripada dikriminalisasi lebih baik menghentikan operasi bongkar muat, baik di pelabuhan konvensional maupun di Terminal Peti Kemas Semarang, Surabaya, dan Banjarmasin," ungkapnya.

Serikat Pekerja segera menggelar aksi keprihatinan karena ada anggotanya yang dikriminalisasi saat menjalan tugas dalam melayani pengguna jasa logistik. (hlz/hlz)


Komentar