Senin, 21 Oktober 2019 | 00:07 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Transportasi / Kereta Api
Rabu, 08 Juni 2016 20:44

Pembiayaan LRT Disepakati, Ini Penjelasan Menhub

Editor
Menhub Ignasius Jonan (Setkab)

JAKARTA - Pemerintah memutuskan kereta ringan atau light rail transit (LRT) di DKI Jakarta dibangun oleh pemerintah provinsi, sementara untuk lintas provinsi akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Jadi ini akan diteruskan, operatornya nanti dibicarakan bersama. Kalau harga keekonomiannya nanti dipandang terlalu tinggi oleh masyarakat, maka akan disiapkan PSO (public service obligation) atau subsidi oleh Pemprov DKI, ini untuk LRT Jabodebek," kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan seusai rapat terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/6/2016).

Adapun proyek LRT di Palembang akan diteruskan seperti biasa karena sudah jalan. Menurut Menhub, proyek itu tidak ada masalah, tinggal merevisi Peraturan Presiden untuk masalah pengoperasian dan sebagainya.

Untuk LRT Bandung, diputuskan akan dibangun oleh swasta. Bandung Raya juga sama kalau nanti harga keekonomian tiketnya dipandang terlalu mahal, maka pemerintah pusat akan menyediakan PSO atau subsidi.

"Untuk biasanya digunakan dalam format itu kereta api perkotaan, Palembang juga sama. Hanya DKI saja yang akan ditanggung oleh DKI sendiri, mungkin melalui sumber penghasilan yang lain," jelas Jonan.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menambahkan untuk Bandung Raya yang krusial adalah mengoneksikan LRT dengan kereta api cepat Jakarta-Bandung yang stasiunnya berada di pinggir kota. "Itu salah satu urgensi yang akan diprioritaskan," ujarnya.

Soal pendanaan, menurut dia, sedang dibahas apakah full APBN atau hanya subsidi. "Itu juga akan diputuskan secepatnya. Apapun itu, kita berharap harga tiketnya terjangkau dan masyarakat bisa menggunakan LRT sebagai sarana transportasi baru di Bandung yang sudah sangat padat," ujarnya.

Kalau pun jika Pemkot harus mensubsidi, menurut Emil, kemungkinan tidak dari APBD. Pemkot Bandung akan menyediakan dalam bentuk properti yang bisa diolah menjadi proyek komersial, yang hasilnya bisa mensubsidi, menambah kontribusi pemkot untuk proyek tersebut.
(hlz/hlz)


Komentar