Kamis, 26 April 2018 | 06:49 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Maritim
Rabu, 22 Juni 2016 11:23

Laut Pangandaran Tercemar Limbah Kapal MV Viking, Menteri Susi Harus Tanggung Jawab!

Editor
(repro)

JAKARTA -

Kepolisian RI diminta mengusut pencemaran Laut Pangandaran, Jawa Barat, akibat limbah kapal MV Viking Lagos yang dibom oleh Satgas 511 pimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti.

Pencemaran laut itu dinilai sebuah kesengajaan karena Menteri Susi sudah diperingatkan dan menyadari dampak buruk pengeboman kapal ikan ilegal terhadap lingkungan laut.

Peringatan beberapa kali disampaikan oleh anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono kepada Menteri Susi agar tidak sembarangan mengebom atau menenggelamkan kapal ikan ilegal, tetapi tidak digubris.

"Sekarang terbukti bahwa tindakan itu kesalahan besar. Oleh karena itu, polisi harus mengusutnya seperti kasus pencemaran lainnya tanpa pandang bulu. Jika terbukti bersalah, Menteri Susi harus bertanggung jawab," tegas Bambang, Rabu (22/6/2016).

Kapal MV Viking dikandaskan dengan cara dibom pada 14 Maret 2016 di dekat Pantai Pasir Putih Pangandaran. Sejak Sabtu (18/6/2016), limbah kapal berukuran 1.322 GT itu bocor sehingga mencemari air laut dan pantai di sekitarnya.

Padahal, kawasan itu merupakan tempat wisata favorit bagi turis lokal dan mancanegara untuk berenang ataupun snorkling karena airnya jernih dengan pesona alam bawah laut yang indah.

Pencemaran tersebut diprotes masyarakat sekitar yang menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata dan nelayan. Mereka juga terganggu dengan keberadaan bangkai kapal itu karena menjadi limbah tak terurus dan merusak pemandangan.

Menurut Bambang, pencemaran dari kapal tersebut jelas-jelas melanggar Undang-Undang No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 99 UU itu menyebutkan, setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambient, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan penjara 1-3 tahun dan denda Rp1 miliar-Rp3 miliar.

Pemboman kapal yang menyebabkan pencemaran laut juga melanggar UU No. 17/2008 tentang Pelayaran dan aturan IMO (International Maritime Organization) yang sudah diratifikasi oleh Indonesia.

Pasal 229 UU Pelayaran menyatakan setiap kapal dilarang melakukan pembuangan limbah, air balas kotoran, sampah serta bahan kimia beracun ke perairan. Sanksinya diatur dalam pasal 325 yaitu pidana penjara 2 tahun dan denda Rp300 juta.

Kapal-kapal itu dibom di dekat pantai, bahkan pada jarak kurang dari 1 mil dari pantai, sehingga berpotensi besar mengganggu alur pelayaran.

Aturan IMO yang dilanggar terkait pembuangan bahan organik ke laut, yang seharusnya disaring dulu antara lain melalui OWS (oil water separator) pada jarak minimal 25 mil dari pantai.

Bambang menegaskan pengawasan kapal MV Viking menjadi tanggung jawab penuh KKP sehingga kebocoran limbah atau pencemaran dianggap sebagai kelalaian yang disengaja.

"KKP yang seharusnya menjaga kelestarian laut, justru memicu pencemaran laut yang menimbulkan kerugian sangat besar. Ekosistem laut rusak sehingga nelayan sulit mendapat ikan dan pariwisata lesu. Akibatnya, masyarakat kehilangan mata pencarian dan target kunjungan 10 juta wisman menjadi mustahil karena banyak laut tercemar."

Bambang meminta Presiden Joko Widodo menegur dan mengevaluasi kinerja Menteri Susi karena menerapkan kebijakan ceroboh sehingga merusak lingkungan hidup dan merugikan masyarakat. (hlz/hlz)


Komentar