Senin, 21 Oktober 2019 | 00:07 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Regional
Jumat, 24 Juni 2016 20:47

Komisi VI DPR: Pemangkasan Anggaran Gembosi KPPU

Hery Lazuardi
Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono

JAKARTA - Praktik kartel dikhawatirkan semakin marak jika pemerintah memangkas anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) seperti yang diajukan dalam APBN-Perubahan 2016 kepada DPR RI.

Menurut Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono, pemotongan anggaran KPPU semakin memperlemah pengawasan dan penindakan terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat.

"KPPU justru butuh tambahan anggaran untuk menjaga daya saing pelaku usaha di dalam negeri dari praktik kartel, monopoli, dumping dan lain-lain yang kian marak. Kalau anggaran dikurangi, yang senang pelaku kartel," katanya, Kamis (23/6/2016).

Pemerintah mengajukan pemangkasan anggaran KPPU sebesar Rp27 miliar menjadi hanya Rp89 miliar dalam APNNP 2016.

Bambang mengatakan pemangkasan anggaran hingga 30% itu akan sangat mempengaruhi kinerja KPPU, apalagi biaya yang dipotong pada sektor pengawasan.

"Tugas KPPU ini penting, apalagi menghadapi era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) harus melindungi UKM dan konsumen kita. Anggaran yang sudah kecil, mengapa dikurangi lagi, apakah pemerintah menginginkan KPPU lemah," ujarnya.

Bambang mengatakan KPPU tidak sekadar menghabiskan anggaran, tetapi ikut berkontribusi pada penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pada 2015, lembaga ini setidaknya menangani 80 kasus dengan kontribusi PNBP sekitar Rp15 miliar. (hlz/hlz)


Komentar