Minggu, 21 Juli 2019 | 09:05 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Regional
Jumat, 24 Juni 2016 22:35

Komisi VI DPR Setujui PMN Rp44,38 Triliun kepada 20 BUMN

Editor

JAKARTA - Komisi VI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 20 badan usaha milik negara (BUMN) senilai Rp44,38 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.

Persetujuan itu dicapai dalam rapat kerja Komisi VI DPR dengan pemerintah yang diwakili Menkeu Bambang PS Brodjonegoro tentang usulan PMN pada BUMN tahun 2016 dalam Rancangan APBNP 2016 di Gedung MPR/DPR Jakarta, Kamis (23/6/2016).

PMN tersebut terdiri atas PMN tunai sebesar Rp28,25 triliun dan PMN nontunai Rp16,13 triliun. BUMN penerima PMN diingatkan untuk meningkatkan good corporate governance.

Kementerian BUMN diminta memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap BUMN tersebut guna memenuhi tata kelola keuangan yang baik, terutama menjaga, memelihara, serta mengembangkan aset negara. Selain itu, meningkatkan koordinasi dengan kementerian teknis terkait.

Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno menegaskan, PMN tersebut harus diprioritaskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Diprioritaskan pada program pemerintah yang berguna untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat,seperti pembangunan infrastruktur dan kedaulatan energi, kedaulatan pangan, serta program kelangsungan Kredit Usaha Rakyat dan UMKM," jelasnya. (hlz/hlz)


Komentar