Jumat, 19 Juli 2019 | 06:51 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Logistik / Industri
Rabu, 20 Juli 2016 08:12

Paket Kebijakan Ekonomi: Menperin Terbitkan 3 Peraturan Baru

Translog Today
(Ekon.go.id)

JAKARTA - Kementerian Perindustrian menyelesaikan tiga Peraturan Menteri Perindustrian ssebagai bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi guna mendorong pengembangan industri di dalam negeri.

Ketiga peraturan yang telah ditetapkan itu, yakni Permenperin Nomor 38/M-IND/PER/6/2016 tentang Industri Tertentu Yang Mendapatkan Fasilitas Perdagangan Bebas Di Dalam Negeri (Inland Free Trade Arrangement), Permenperin No. 39/M-IND/PER/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri Dan Izin Perluasan Kawasan Industri, serta Permenperin No. 40/M-IND/PER/6/2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri.

"Dalam upaya evaluasi 12 paket kebijakan ekonomi yang sudah dikeluarkan, Pemerintah membentuk 4 Kelompok Kerja (Pokja) yang bernaung di bawah Satuan Tugas (Satgas). Saya berada di Pokja 2 yang bertugas untuk penyelesaian peraturan, dan kami dari Kemenperin telah menyelesaikan tiga Permenperin," kata Menperin Saleh Husin, Selasa (19/7/2016).

Dia menjelaskan, Permenperin No 38/2016 merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kebijakan Fasilitas Perdagangan Bebas Di Dalam Negeri (Inland FTA). Fasilitas diberikan untuk sembilan jenis industri di dalam kawasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Permenperin ini harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Keuangan untuk mengatur kawasan yang dapat memperoleh fasilitas Inland FTA.

"Selain itu harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan yang mengatur penghitungan tingkat kandungan dalam negeri khusus untuk kawasan yang memperoleh fasilitas Inland FTA," kata Menperin.

Selanjutnya, Permenperin No 39/2016 akan mengatur prosedur penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) yang telah disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan PP Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri.

IUKI diberikan untukKawasan Industri dengan luas lahan minimal 50Ha, Kawasan Industri khusus IKM dengan luas lahan minimal 5Ha; dan beberapa perusahaan yang berlokasi di luas lahan minimal 20Ha dalam Kawasan Peruntukan Industri.

Pemberian IUKI melalui Izin Prinsip yang berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun. Penerbitan IUKI juga melalui pemeriksaan lapangan terlebih dahulu oleh PTSP pusat/daerah sesuai kewenangannya dan proses penerbitan IUKI maksimal lima hari kerja.

Sementara itu, Permenperin No 40/2016 merupakan pengganti dari Permenperin No. 35/M-IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri, sebagai pedoman bagi pelaku usaha kawasan industri, pelaku usaha industri, Pemerintah, dan pemerintah daerah dalam mengembangkan dan membangun Kawasan Industri.

"Pedoman dimaksud meliputi tahap persiapan, pembangunan, dan pengelolaan Kawasan Industri," tegas Menperin.

Dari aspek penyelesaian regulasi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, Satgas mencatat ada kemajuan yakni dari 203 regulasi pokok, telah selesai 202 peraturan. Adapun dari aspek regulasi tambahan, telah selesai 16 dari total 26 peraturan teknis.

"Kita harus terus maju ke depan, harus jeli melihat di mana lagi kekurangan yang harus dilengkapi dalam deregulasi ini," ujar Darmin selaku Ketua Satgas seusai Rapat Koordinasi Bersama PokjaI-IV dan Unit Pendukung di Jakarta (19/7/2016). (kemenperin) (hlz/hlz)


Komentar