Senin, 18 November 2019 | 22:02 WIB

Visit our social media :
Home / Logistic / Industry
Selasa, 19 Juli 2016 16:23

Presiden Terbitkan Inpres Percepatan Pengembangan Industri Farmasi

Translog Today

JAKARTA - Presiden Joko Widodo pada 8 Juni 2016 menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.

Melalui inpres tersebut, Presiden menginstruksikan kepada para pejabat terkait untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing guna mendukung percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan di dalam negeri.

Inpres itu bertujuan menjamin ketersediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional, meningkatkan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan di dalam negeri dan ekspor, serta.mendorong penguasaan teknologi dan inovasi dalam bidang farmasi dan alat kesehatan.

Selain itu, mempercepat kemandirian dan pengembangan produksi bahan baku obat, obat, dan alat kesehatan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor, serta memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri/utilisasi kapasitas industri.

Secara khusus Presiden menugaskan Menteri Kesehatan untuk menyusun dan menetapkan rencana aksi serta memfasilitasi pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan terutama pengembangan ke arah biopharmaceutical, vaksin, natural, dan Active Pharmaceutical Ingredients (API) kimia.

Menkes juga diminta mendorong dan mengembangkan penyelenggaraan riset dan pengembangan sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam rangka kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan, serta memprioritaskan penggunaan produk sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui e-tendering dan e-purchasing berbasis e-catalogue.

Presiden juga meminta Menkes mengembangkan sistem data dan informasi secara terintegrasi yang berkaitan dengan kebutuhan, produksi dan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan, pelayanan kesehatan serta industri farmasi dan alat kesehatan, menyederhanakan sistem dan proses perizinan dalam pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan.

Tugas lainnya adalah melakukan koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk meningkatkan kapasitas BPJS sebagai payer dan memperluas kontrak dengan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan.

Adapun, Menteri Keuangan diminta merumuskan kebijakan insentif fiskal yang mendukung tumbuh dan berkembangnya industri farmasi dan alat kesehatan.

Kapada Menristek Dikti, Presiden menginstruksikan untuk: mengoordinasikan serta mengarahkan penelitian dan pengembangan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang berorientasi terhadap kebutuhan dan pemanfaatan, dan mendorong pengembangan tenaga riset dan mendirikan fasilitas riset terutama studi klinik dan studi non-klinik.

Kepada Menperin, Presiden menginstruksikan untuk: menetapkan kebijakan yang mendukung pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan, melakukan monitoring dan evaluasi tehadap implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), serta meningkatkan ketersediaan bahan baku kimia dasar dan komponen pendukungnya.

Khusus kepada Mendag, Presiden meminta dirumuskan kebijakan perdagangan dalam negeri dan luar negeri yang diperlukan guna mendukung pengembangan industri tersebut; serta memfasilitasi promosi sediaan farmasi dan alat kesehatan lokal untuk meningkatkan ekspor.

Sementara itu, Menteri Pertanian menetapkan kebijakan pengembangan dan peningkatan ketersediaan bahan baku natural untuk memenuhi kebutuhan industri farmasi dan alat kesehatan.

Kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Presiden menginstruksikan untuk meningkatkan kemampuan BUMN farmasi dan alat kesehatan untuk melakukan pengembangan biopharmaceutical, vaksin, natural, API kimia dan alat kesehatan.

Kepala BKPM diminta merumuskan kebijakan yang mendorong investasi pada sektor industri farmasi dan alat kesehatan; dan memfasilitasi kerjasama investasi pada sektor industri farmasi dan alat kesehatan antara industri dalam negeri dan luar negeri.

Untuk Kepala BPOM, ditugaskan memfasilitasi pengembangan obat, mendukung investasi melalui fasilitasi proses sertifikasi fasilitas produksi dan penilaian atau evaluasi obat; dan mendorong pelaku usaha meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar guna menjamin keamanan, mutu dan khasiat serta peningkatan daya saing industri farmasi.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diminta untuk memprioritaskan dan mempercepat prosese-catalogue sediaan farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.(setkab) (hlz/hlz)


Komentar