Rabu, 24 Januari 2018 | 02:55 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Regional
Rabu, 03 Agustus 2016 22:47

Menkeu Sri Mulyani Rombak APBN 2016, Ini Alasannya

Editor
(setkab)

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengusulkan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016 agar tetap kredibel, di tengah potensi penurunan penerimaan pajak yang cukup signifikan.

"Hal ini dikarenakan basis penghitungan target penerimaan pajak pada 2016 yang disetujui oleh DPR dalam APBN-P itu masih menggunakan angka ekonomi yang cukup tinggi, yaitu target penerimaan 2 tahun sebelumnya dari 2014,2015, kemudian ke 2016," jelas Menkeu kepada wartawan seusai Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (3/8/2016).

Dia memaparkan pada 2014 saja realisasi penerimaan pajak sekitar Rp100 triliun di bawah yang ditagetkan di APBN-P. Pada 2015, realisasi penerimaan pajak Rp248,9 triliun, lebih kecil dari yang direncanakan.

"Kondisi ini karena harga komoditas turun, perdagangan turun dan ekonomi mengalami pelemahan," ujarnya.

Menkeu telah melaporkan kepada Presiden, Wapres dan Sidang Kabinet, bahwa perlu melakukan penyesuaian sehingga APBN menjadi kredibel, sesuai arahan Presiden untuk memperkuat kredibiltas, keyakinan, dan kepercayaan.

"Jadi kredibilitas, confident dan trust itu harus ditegakkan, mulai dari angka-angka APBN yang bisa mencerminkan realita ekonomi yang kita hadapi," tegas Sri Mulyani.

Namun, lanjut Menkeu, hal ini tidak menjadi bahan untuk mengatakan bahwa seluruh upaya meningkatkan penerimaan pajak harus dikendorkan.

Justru sebaliknya, Presiden meminta Kemenkeu terus berupaya mendapatkan penerimaan pajak, terutama untuk mendanai aktivitas dan kegiatan sektor prioritas; infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan mengurangi kesenjangan.

"Oleh sebab itu, berdasarkan kemungkinan penerimaan negara dari sisi pajak yang diperkirakan akan kurang Rp219 triliun, kami perlu melakukan penyesuaian dari sisi belanja. Sehingga defisit kita tetap terjaga pada tingkat yang tidak menimbulkan krisis terhadap kepercayaan APBN," jelas Sri Mulyani.

Langkah penyesuaian yang akan dilakukan, menurut Menkeu, yakni mengurangi belanja Rp65 trilun di kementerian/lembaga (K/L), dan transfer ke daerah Rp68,8 triliun.

Pengurangan ini, tuturnya, terutama untuk aktivitas di K/L yang diangggap tidak betul-betul menunjang program prioritas.

Ini terutama berkaitan dengan perjalanan dinas, kegiatan konsinyering, persiapan-persiapan, termasuk belanja untuk pembangunan gedung pemerintahan yang mungkin belum dianggap prioritas pada saat ini.

"Kami akan melakukan bersama-sama dengan Menko Perekonomian dan Bappenas untuk menyisir belanja K/L agar bisa dikurangi tanpa mengurangi komitmen pemerintah untuk menunjang prioritas, yaitu masalah pembangunan insfrastuktur, belanja untuk pendidikan (termasuk tunjangan profesi guru), tunjangan untuk belanja kesehatan. Dalam hal ini tetap kami prioritaskan sebagai hal yang akan terus dijaga untuk tidak mengalami pemotongan," ujar Menkeu.

Mengenai pengurangan transfer ke daerah, Sri Mulyani menjelaskan bahwa hal itu lebih disebabkan penerimaan pajaknya diperkirakan lebih kecil sehingga otomatis penerimaan untuk dana bagi hasil di daerah akan dikurangi.

"Sedangkan yang lainnya kami akan mencoba supaya APBN tetap bisa memiliki ruang untuk membuat ekonomi tetap tumbuh sehat namun dengan akurasi dari belanja maupun dari sisi penerimaan. Sehingga pemerintah bisa membangun confident di dalam perekonomian," jelasnya.

Mengenai RAPBN 2017, Menkeu menjelaskan pemerintah akan menggunakan pembahasan yang sudah disampaikan kepada DPR, terutama dari sisi asumsi ekonomi makro 2017, yaitu pertumbuhan ekonomi 5,3%, inflasi 4%, suku bunga 5,3%, nilai tukar Rp13.300, harga minyak mentah US$45 dan lifting minyak 780.000 barel per hari.

"Ini yang masih di dalam semua kesepakatan yang selama ini telah dibahas dengan DPR dan kami akan menggunakan kalkulasi di dalam penghitungan nota keuangan tahun 2017 yang Bapak Presiden akan menyampaikan pada 16 Agustus," ungkap Menkeu. (setkab) (hlz/hlz)


Komentar