Senin, 22 Oktober 2018 | 13:38 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Regional
Rabu, 24 Agustus 2016 21:52

Paket Kebijakan Ekonomi XIII Diumumkan, Ini Target dan Rinciannya

Translog Today
(Ekon.go.id)

JAKARTA - Pemerintah meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XIII tentang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dalam upaya mewujudkan program pembangunan 1 juta rumah yang merupakan bagian dari Nawacita.

"Paket kebijakan ini akan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan rumah," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/8).

Mengutip data Biro Pusat Statistik (BPS) hingga akhir 2015, masih terdapat 17,3% atau sekitar 11,8 juta rumah tangga yang tinggal di hunian non-milik (sewa, kontrak, numpang, rumah dinas atau tidak memiliki rumah sama sekali).

Di sisi lain, menurut Darmin, pengembang perumahan mewah masih banyak yang enggan menyediakan hunian menengah dan murah, karena perizinan untuk membangun hunian murah seluas 5 hektare cukup lama dan biayanya besar.

Melalui Paket Kebijakan Ekonomi XIII ini, pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah (PP) untuk memangkas perizinan dan rekomendasi pembangunan rumah MBR, dari semula 33 izin dan tahapan menjadi 11 izin dan rekomendasi.

"Dengan pengurangan perizinan dan tahapan ini, waktu pembangunan MBR yang selama ini rata-rata mencapai 769-981 hari dapat dipercepat menjadi 44 hari," jelas Darmin.

Berikut ini rincian Paket Kebijakan Ekonomi XIII:

1. Perizinan yang dihilangkan, a.l. izin lokasi dengan waktu 60 hari kerja, persetujuan gambar master plan dengan waktu 7 hari kerja, rekomendasi peil banjir dengan waktu 30-60 hari kerja, persetujuan dan pengesahan gambar site plan dengan waktu 5-7 hari kerja. dan Analisa Dampak Lingkungan Lalu Lintas (Andal Lalin) dengan waktu 30 hari kerja.

2. Perizinan yang digabungkan, meliputi:
(1) Proposal Pengembang (dengan dilampirkan Sertifikat tanah, bukti bayar PBB (tahun terakhir) dengan Surat Pernyataan Tidak Sengketa (dilampirkan dengan peta rincikan tanah/blok plan desa) jika tanah belum bersertifikat;
(2) Ijin Pemanfaatan Tanah (IPT)/ Ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) digabung dengan tahap pengecekan kesesuaian RUTR/RDTR wilayah (KRK) dan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah/Advise Planning, Pengesahan site plan diproses bersamaan dengan izin lingkungan yang mencakup: SPPL atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (sampai dengan luas lahan 5 Ha); serta
(3) Pengesahan site plan diproses bersamaan dengan izin lingkungan yang mencakup SPPL (luas < 5 ha), rekomendasi damkar, dan retribusi penyediaan lahan pemakaman atau menyediakan pemakaman;

3. Perizinan yang dipercepat, antara lain:
(1) Surat Pelepasan Hak (SPH) Atas Tanah dari Pemilik Tanah kepada pihak developer (dari 15 hari menjadi 3 hari kerja);
(2) Pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah (dari 90 hari menjadi 14 hari kerja);
(3) Penerbitan IMB Induk dan pemecahan IMB (dari 30 hari menjadi 3 hari kerja);
(4) Evaluasi dan Penerbitan SK tentang Penetapan Hak Atas Tanah (dari 213 hari kerja menjadi 3 hari kerja);
(5) Pemecahan sertifikat a/n pengembang (dari 120 hari menjadi 5 hari kerja); dan
(6) Pemecahan PBB atas nama konsumen (dari 30 hari menjadi 3 hari kerja).

Menko berharap paket kebijakan terbaru ini akan mempercepat realisasi pembangunan rumah untuk MBR. Sebab, pengurangan, penggabungan, dan percepatan proses perizinan untuk pembangunan rumah MBR, akan mengurangi biaya perizinan hingga 70%. (hlz/hlz)


Komentar