Kamis, 22 Agustus 2019 | 18:24 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Transportasi
Rabu, 28 September 2016 19:03

Kemenhub Kendorkan Aturan Taksi Online

Translog Today
(repro)

JAKARTA - Kementerian Perhubungan memperpanjang waktu selama 6 bulan untuk mensosialisasikan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Meski demikian, ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto Iskandar, regulasi yang mengatur taksi dan ojek online tersebut tetap diberlakukan mulai 1 Oktober 2016.

"Untuk penertiban terhadap penyelenggaraan PM ini, petugas lebih mengutamakan pembinaan dan pencegahan dengan melakukan sosialisasi, pemberitahuan, dan dialog daripada penegakan hukum," kata Pudji, Rabu (28/9).

Perpanjangan waktu itu menyusul protes dari komunitas pengemudi angkutan umum berbasis teknologi informasi (TI), yang telah dua kali melakukan aksi unjuk rasa terkait dengan pemberlakuan PM tersebut.

Pudji mengatakan pihaknya telah menginventarisasi permasalahan yang dikeluhkan para pengemudi tersebut dan memberikan beberapa solusi dan penjelasan kepada mereka.

Untuk permasalahan balik nama dalam pencantuman nama badan hukum pada STNK milik pribadi, Kemenhub memberikan masa transisi selama 1 tahun dimulai 1 Oktober 2016 sampai dengan 1 Oktober 2017.

Selain itu, terkait dengan tempat penyimpanan kendaraan (pool), para pengemudi dapat menggunakan garasi sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki.

Namun, pengujian kendaraan bermotor (KIR), persyaratan SIM A Umum untuk pengemudi dan tanda khusus berupa stiker, Pudji menegaskan tetap diberlakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dia menjelaskan, untuk asuransi kendaraan pribadi yang dijadikan sebagai angkutan umum, pemilik kendaraan diminta menyesuaikan dengan produk-produk asuransi yang digunakan.

Perusahaan/lembaga penyedia aplikasi berbasis TI tersebut juga tidak dapat bertindak sebagai penyelenggara angkutan umum.

"Perusahaan/lembaga tersebut tidak boleh menetapkan tarif, memungut bayaran, merekrut pengemudi, serta menentukan besaran penghasilan pengemudi," jelas Pudji.

Selain itu, perusahaan/lembaga penyedia aplikasi harus melaporkan beberapa informasi kepada Dirjen Perhubungan Darat, meliputi profil perusahaan; akses monitoring operasional pelayanan; data seluruh perusahaan angkutan umum yang bekerja sama; data seluruh kendaraan dan pengemudi; dan layanan pelanggan berupa telepon, email, dan alamat kantor penyedia aplikasi berbasis TI.

Dia mengatakan Kemenhub telah melakukan serangkaian sosialisasi pelaksanaan regulasi tersebut. Bulan lalu, misalnya, Kemenhub mengumpulkan seluruh pemangku kepentingan untuk membahas persoalan terkait aturan itu.

Pemangku kepentingan yang hadir dari instansi pemerintah antara lain Ditjen Pajak Kemenkeu, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Kemkominfo, Dinas Perhubungan, dan Kepolisian RI.

Dari organisasi masyarakat, yakni Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), DPP Organda, dan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).

Selain itu, pelaku angkutan umum termasuk pemimpin perusahaan angkutan umum, taksi, angkutan sewa berbasis aplikasi online, pengemudi taksi dan angkutan sewa berbasis aplikasi online, dan pemimpin perusahaan jasa aplikasi online seperti Grab, Uber dan Go Car.

Pudji mengatakan saat ini terjadi dinamika angkutan jalan melalui pemesanan menggunakan aplikasi berbasis TI di masyarakat. Guna mengantisipasinya, pemerintah mempercepat penyusunan regulasi dengan menerbitkan PM 32/2016 yang diundangkan pada 1 April 2016.

"Regulasi tersebut sesuai dengan Undang-Undang 22 Tahun 2009 dan PP 74 Tahun 2014 serta mengacu pada asas keadilan dan kesetaraan," ujarnya.

Regulasi itu mengatur jenis pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek; pengusahaan angkutan; penyelenggaraan angkutan umum dengan aplikasi berbasis TI; pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek; peran serta masyarakat; dan sanksi adminsitratif. (hlz/hlz)


Komentar