Kamis, 22 Agustus 2019 | 18:05 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Transportasi
Rabu, 12 Oktober 2016 09:22

Pungli di Transportasi Berbahaya, Ancam Nyawa Publik dan Hambat Ekonomi

Hery Lazuardi
Anggota Komisi VI DPR Bambang Haryo Soekartono

JAKARTA - Pemerintah diminta tidak setengah hati memberantas pungli di sektor transportasi karena dapat mempengaruhi keselamatan publik dan berdampak luas terhadap perekonomian nasional.

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menegaskan pungutan liar saat ini sudah sangat massif dan mendarah daging sehingga diperlukan tindakan yang sungguh-sungguh.

"Transportasi itu sangat terkait dengan keselamatan barang dan nyawa publik sehingga harus eksak, tidak boleh abu-abu atau terpolusi oleh pungli," ungkapnya, Rabu (12/10).

Bambang dimintai tanggapannya atas operasi tangkap tangan (OTT) pungli di Kementerian Perhubungan, Selasa (11/10), oleh kepolisian terkait dengan pengurusan surat pelaut dan izin kapal.

Dia menuturkan pungli tidak hanya mengganggi kinerja operator transportasi yang sudah bagus, tetapi juga memperburuk operator yang jelek.

"Operator yang kinerjanya jelek dan berkolusi dengan oknum aparat melalui pungli, pelayanannya dipastikan tambah buruk dan ini sangat berbahaya bagi keselamatan publik," kata Bambang.

Pungli juga mengakibatkan tarif menjadi mahal, biaya logistik membengkak, dan harga barang semakin sulit terjangkau masyarakat. Kondisi ini menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang mempengaruhi sendi-sendi perekonomian bangsa.

"Transportasi istilahnya darah ekonomi. Jika transportasi rusak akibat digerogoti virus pungli, tentu berbahaya bagi keselamatan publik dan menghambat ekonomi," ujarnya.

Sebagai gambaran, ungkap Bambang, transportasi laut saat ini menghubungkan 95% kepulauan di seluruh Indonesia, serta mengangkut lebih dari 1 miliar ton barang dan 30 juta nyawa publik setiap tahun.

Dia mengatakan pemberantasan pungli memang sudah seharusnya dilakukan pemerintahan Joko Widodo sejak awal berkuasa lebih dari 2 tahun lalu.

Meskipun terlambat, dia mengapresiasi langkah tegas pemerintah memberantas pungli. "Program Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden Jokowi jangan hanya slogan, harus mampu membenahi mental aparat pemerintah sebagai pelayan masyarakat," ujarnya.

Namun, Bambang mengingatkan pemberantasan pungli jangan sampai menghambat pelayanan publik oleh aparat pemerintah.

"Aparatur jangan persulit izin, ini yang saya khawatirkan. Jangan juga pemberantasan pungli ini dijadikan objek pencitraan, hanya sementara dan sepotong-sepotong." (hlz/hlz)


Komentar