Sabtu, 18 Agustus 2018 | 07:25 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Regional
Selasa, 18 Oktober 2016 16:28

Kebijakan Satu Harga BBM, Jokowi Minta Pertamina Cari Akal Tutup Kerugian

Editor
(Setkab)

YAHUKIMO, Papua - Presiden Joko Widodo secara resmi mencanangkan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga di Papua dan Papua Barat, sebagai upaya mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat di wilayah timur Indonesia itu.

Kebijakan itu dicanangkan Presiden saat meresmikan Bandar Udara Nop Goliat Dekai, Yahukimo, Papua, Selasa (18/10) siang. Dalam kesempatan itu, Jokowi melihat langsung pesawat pengangkut BBM Air Tractor AT-802 yang sedang parkir di bandara tersebut.

Menurut Presiden, ketidakadilan bagi masyarakat Papua selama ini terus dibiarkan. Tidak seperti di Papua, tuturnya, rakyat di Indonesia bagian barat dan tengah selama puluhan tahun sudah menikmati harga BBM yang sama.

"Harganya seperti yang sekarang, contoh Rp 6.450 per liter, sedangkan sudah berpuluh-puluh tahun di Papua harganya dari Rp50.000 per liter, ada yang Rp60.000 per liter sampai Rp100.000 per liter. Bayangkan," ungkap Presiden.

Dia menyadari untuk mewujudkan kebijakan BBM satu harga dibutuhkan biaya logistik yang cukup besar, terutama untuk menyalurkan BBM ke wilayah Papua yang masih sulit dijangkau oleh layanan transportasi umum.

Menurut Direktur Utama PT Pertamina (Persero), bila kebijakan BBM satu harga diterapkan di Papua, BUMN itu akan menderita kerugian Rp800 miliar.

Meski demikian, Presiden bertekad mewujudkan kebijakan tersebut dan menginstruksikan Pertamina untuk mencari solusinya. Salah satu solusi ialah dengan melakukan subsidi silang dengan memanfaatkan kompensasi dari usaha-usaha milik Pertamina lainnya.

"Saya sampaikan, ini bukan masalah untung dan rugi. Ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jumlah Rp800 miliar itu terserah dicarikan subsidi silang dari mana, itu urusan Pertamina. Tapi yang saya mau ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga harganya sekarang di seluruh kabupaten yaitu Rp6.450 per liter untuk premium," tegas Presiden.

Jokowi menegaskan dia akan selalu memantau harga-harga di tingkat penyalur dan pengecer di Papua. Dia kembali menegaskan bahwa hanya ada satu harga BBM yang berlaku di semua kabupaten ataupun wilayah di Papua.

"Saya selalu cek kalau ada hal-hal seperti ini sehingga masyarakat mendapatkan harga yang sama. Seperti di Paniae, Intan Jaya, Puncak Jaya, Pegunungan Bintan, di Jayawijaya, dan Lani Jaya saya harapkan juga sama," tegasnya.

Presiden meminta kebesaran hati dan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan kebijakan tersebut. Dia masih memberikan toleransi terhadap kenaikan harga BBM di tingkat pengecer selama masih dalam batas kewajaran.

"Di luar POM bensin harganya naik sedikit wajar karena ada yang mengambil keuntungan. Tapi kalau harganya (premium) kemudian menjadi Rp25.000 per liter, itu tidak wajar. Harganya ada yang Rp40.000 itu juga tidak wajar karena belinya hanya Rp6.450 per liter. Itu yang menjadi catatan saya," katanya.

Presiden berharap, kebijakan BBM satu harga bisa membantu menumbuhkan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan, sebab biaya transportasi akan lebih murah, biaya logistik lebih murah, sehingga harga bisa diturunkan. "Ini memang step by step, tahapan demi tahapan," ujarnya. (BPMI Setpres) (hlz/hlz)


Komentar