Senin, 18 November 2019 | 20:35 WIB

Visit our social media :
Home / Regulation / Customs
Selasa, 18 Oktober 2016 19:46

Kemenkeu Gandeng KPK Cegah Pungli di Pelabuhan Tanjung Priok

Editor
(Kemenperin)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan pungutan liar di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta sangat banyak sehingga diperkukan kerja sama kuat berbagai pihak untuk membenahi kondisi tersebut.

"Dari apa yang kami kaji di Tanjung Priok, banyak sekali pungli. Ada juga oknum dari Bea dan Cukai maupun aparat penegak hukum yang melindungi pengimpor." kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung KPK Jakarta, Selasa (18/10).

Dia mengungkapkan hal itu dalam diskusi yang dihadiri oleh Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin, Direktur Jenderal Bea Cukai Heru Pambudi dan sejumlah pejabat Kemenkeu lainnya.

"Kita akan bicara ke depan, pembenahan sistem, bagaimana sistem importasi dan pungutan Bea Cukai jadi efektif agar produk dalam negeri tidak terganggu, tidak ada disparitas harga mencolok, masyarakat terlindungi. Itu yang kami bahas tadi," katanya.

Dia mengatakan KPK telah memanggil pihak-pihak terkait importasi, kepebeanan, pertaninan (karantina), perhubungan, kepolisian, dan TNI, yang bertanggung jawab terhadap pengamanan kepabeanan.
"Tujuangnya, supaya ke depan mampu membenahi yang selama ini salah. Kami minta dukungan," ungkap Alexander.

Menurut Alexander, dalam diskusi itu tidak dibahas orang tertentu atau pengusaha nakal melainkan identifikasi masalah untuk membuat program pencegahan.

Menurut Ahmad Badaruddin, sistem yang ada saat ini masih harus disempurnakan. Di Pengawas Internal Keuangan, tuturnya, ada dua aspek terkait masalah bea cukai tersebut.

Dari sisi internal, jelasnya, pihaknya telah memberikan arahan kepada Dirjen untuk menyempurnakan sistem dan evaluasi dan Irjen selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) membantu monitoring.
Adapun dari eksternal, pihaknya berusaha mencari solusinya, termasuk melibatkan pihak terkait seperti KPK.

Sejumlah rekomendasi yang diberikan KPK, antara lain perbaikan jalur impor ilegal melalui impor resmi, dan mengatasi penyelundupan lewat pelabuhan tikus dengan melanjutkan operasi penindakan yang didukung TNI/Polri.

Dirjen Bea Cukai Heru Pambudi menilai impor ilegal disebabkan oleh sejumlah faktor yang penyelesaiannya harus melibatkan berbagai pihak, mengingat banyaknya regulasi yang mencapai 198 regulasi, pelaku bisnis itu sendiri, dan aparat penegak hukum.

"Kondisi ini secara kualitatif akan merugikan industri dalam negeri. Tujuan pemberantasan produk ilegal tak hanya terkait fiskal tapi bagaimana bisa memberikan ruang yang adil bagi industri dalam negeri. Bagaimana kita mendorong industri dalam negeri jadi pemain di negeri sendiri," ungkap Heru. (hlz/hlz)


Komentar