Jumat, 22 Juni 2018 | 12:07 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Logistik / Supply Chain
Kamis, 20 Oktober 2016 06:26

Paket Kebijakan Logistik Siap Digulirkan Tahun Ini

Translog Today
Edy Putra Irawady

JAKARTA - Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menyiapkan paket kebijakan ekonomi untuk mempercepat implementasi cetak biru (blueprint) sistem logistik dan rantai pasok nasional.

Menurut Deputi Bidang Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Edy Putra Irawadi, paket kebijakan khusus logistik yang rencananya diterbitkan tahun ini, antara lain revisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Kementerian Perhubungan yang dinilai memberatkan industri transportasi nasional.

"Sebenarnya penyatuan peraturan logistik, birokrasi, dan prosedur ditargetkan pada 2025. Namun, mengingat persaingan di ASEAN sangat ketat, kita harus punya terobosan artinya blueprint dipercepat," kata Edy di sela-sela Jakarta International Logistics Summit and Expo (JILSE), Rabu (19/10).

Mengacu pada Logistic Performance Index (LPI) 2016 Indonesia dari Bank Dunia, dia menilai infrastruktur, pelaku jasa, dan bea cukai mendapat catatan paling buruk.

Indonesia dinilai lemah dalam hal transportasi multimoda dan lambatnya pembangunan proyek infrastruktur, sedangkan pelaku jasa logistik masih berperan sebagai agen.

"Bea dan Cukai tidak bisa perform karena tuntutan elektronifikasi. Sistem elektronik ini baru ada di 21 dari 137 pelabuhan di Indonesia. Kita belum bisa membangun elektronifikasi Bea Cukai di seluruh pelabuhan karena infrastruktur telekomunikasi belum siap," ujarnya.

Oleh karena itu, kendala tersebut akan dicarikan solusinya melalui paket kebijakan ekonomi, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo untuk menurunkan biaya logistik.

Pemerintah telah menerbitkan paket kebijakan ekonomi tentang pembentukan Pusat Logistik Berikat (PLB) pada Maret 2016, serta menerapkan manajemen risiko satu pintu oleh Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.

Selain itu, Kementerian Perhubungan mengaplikasikan sistem dokumen tarif tunggal, disertai deregulasi oleh Kementerian Perdagangan.

Edy mengatakan Indonesia juga harus menambah fasilitas dan memperkuat kawasan industri, termasuk in land FTA sebagai bagian rantai pasok global. (hlz/hlz)


Komentar