Kamis, 26 April 2018 | 10:35 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Logistik / Industri
Rabu, 26 Oktober 2016 19:27

Mencermati Kinerja Industri Logistik dan Peran Kendaraan Niaga di Indonesia

Translog Today

JAKARTA -

Dalam sebuah diskusi yang digelar Forum Wartawan Otomotif Indonesia (Forwot) pada Rabu (26/10), ada beberapa hal yang menjadi catatah terkait dengan perkembangan sektor logistik di dalam negeri.

Diskusi itu juga mencermati paran kendaraan niaga dalam menunjajng sektor logistik nasional. Forwot mengundang dua narasumber, yakni Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Freight Forwarders Indonesia (ALFI) Iman Gandi dan Pemimpin Redaksi Translogtoday.com Hery Lazuardi.

Diskusi tersebut juga diperkaya dengan pemaparan pelaku industri otomotif yang diwakili Presiden Direktur PT Tata Motors Indonesia Biswadev Sengupta, serta beberapa praktisi industri logistik.

Ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam diskusi itu. Catatan pertama adalah masih buruknya kinerja logistik di Tanah Air. Hal ini antara lain dilihat hasil survei Bank Dunia terhadap Logistics Performance Index (LPI) Indonesia.

LPI Indonesia pada 2016 berada di urutan 63 dari 160 negara, merosot merosot dari poisisi 53 pada tahun sebelumnya.

Bank Dunia juga memperkirakan biaya logistik di Indonesia rata-rata menyedot 25% dari hasil penjualan produk manufaktur. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan biaya logistik di negara tetangga, seperti Thailand 15%, ataupun di Malaysia dan Vietnam yang hanya 13%.

Dari 6 indikator yang dinilai Bank Dunia, skor LPI Indonesia di bawah 3 untuk tiga indikator, yakni efisiensi customs & border management clearance, kualitas infrastruktur, dan kemudahan pengaturan pengiriman internasional.

Adapun tiga indikator lainnya, yaitu kompetensi dan kualitas jasa logistik, kemampuan melakukan tracking & tracing, dan frekuensi pengiriman tepat waktu (timeliness) nilainya masih di atas 3.

Dari 6 indikator tersebut, infrastruktur mendapatkan penilaian paling buruk yakni 2,65. Kondisi ini mencerminkan masalah infrastruktur di Indonesia, baik dari segi jumlah yang terbatas, kapasitas rendah, dan penyebarannya yang tidak merata.

Sebagai benchmark saja, LPI 2016 menempatkan Jerman pada peringkat pertama dengan skor 4,23. Di antara negara-negara ASEAN, Indonesia sendiri berada pada posisi keempat.

LPI hanya salah satu gambaran betapa rendahnya daya saing logistik di Indonesia. Jika ditelusuri lebih jauh, seperti masalah pungli dan korupsi, kinerja logistik Indonesia bisa jadi lebih buruk.

Sayangnya, karut marut di sektor logistik selalu diidentikkan dengan angkutan darat. Hal ini bisa dimaklumi, sebab hingga kini angkutan jalan mendominasi pangsa transportasi nasional, baik untuk penumpang maupun barang.

Data menunjukkan pangsa angkutan jalan untuk penumpang mencapai 84% dan barang 91,25%, sedangkan sisanya diperebutkan oleh moda angkutan lain, seperti kereta api, penerbangan, penyeberangan, dan pelayaran.

Kenyataan ini seperti anomali mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.500 pulau. Sektor maritim seharusnya berperan besar sehingga bisa menekan biaya logistik.

Pasalnya, transportasi laut merupakan moda paling efisien dalam menunjang kegiatan logistik karena mampu mengangkut penumpang dan barang dalam jumlah sangat besar (super-massal).

Indonesia sesungguhkan sangat beruntung karena memiliki laut lebih luas dari daratan atau pulau sehingga infrastruktur transportasi/logistik bisa menjadi lebih murah.

Laut termasuk prasarana transportasi, pemerintah tidak perlu membangun infrastruktur jalan raya dan mengeluarkan biaya rutin untuk pemeliharaan jalan setiap tahun, sehingga otomatis harga logistik menjadi lebih murah.

Angkutan Darat

Meskipun demikian, angkutan darat memegang peranan penting sebab semua moda angkutan lain membutuhkan angkutan darat untuk mengantarkan orang dan barang ke tempat tujuan akhir.

Bandara, pelabuhan, stasiun kereta baru menjadi tujuan antara sebelum selanjutkan penumpang atau barang diangkut dengan kendaraan ke tempat tujuan masing-masing.

Oleh sebab itu, kebijakan di sektor transportasi dan logistik harus terintegrasi, holistik, dan melibatkan multimoda. Pembangunan pelabuhan atau bandara di suatu daerah harus juga memikirkan konektivitasnya ke kawasan industri dan permukiman.

Pemerintah harus memperhatikan angkutan darat sebaik atensi terhadap moda lain, baik yang mengangkut penumpang maupun barang. Angkutan darat tidak hanya membutuhkan jalan, tetapi fasilitas lain seperti tarif, bahan bakar, dan kemudahan berusaha/perizinan.

Seperti angkutan lainnya, angkutan darat bertanggung jawab menjaga keselamatan penumpang dan barang. Segala aspek menyangkut keselamatan harus mendapat perhatian pemerintah, baik kondisi jalan, rambu-rambu, sumber daya manusia, maupun kelaikan kendaraannya.

Sayangnya, angkutan darat masih dipandang sebelah mata, padahal angkutan darat banyak digunakan oleh kalangan menengah bawah terutama angkutan umum. Kalangan atas lebih suka menggunakan kendaraan pribadi karena lebih aman dan nyaman.

Pangsa angkutan darat yang sangat dominan itu menggambarkan peran luar biasa kendaraan niaga terhadap perkembangan sektor logistik. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan sektor logistik banyak ditopang oleh maraknya bisnis e-commerce, yang memicu permintaan terhadap angkutan kargo.  

Sayangnya, perhatian pemerintah terhadap angkutan darat tidak sebaik perhatian terhadap moda angkutan lain. Kondisi ini berimbas pada kinerja pelaku usaha logistik dan industri kendaraan niaga.

Salah satu isu yang menjadi pembicaraan dalam diskusi tersebut adalah memperketat aturan jumlah berat diizinkan (JBI) atau batas toleransi muatan di sejumlah daerah.

Setiap daerah menerapkan JBI yang berbeda sesuai dengan kondisi jalan di daerah masing-masing. Ini menunjukkan infrastruktur jalan tidak standar di setiap daerah dan pemerintah pusat kurang berperan.

Sebagai contoh di Jawa Tengah, pemprov memberlakukan JBI maksimal 25 persen. Kondisi ini disebabkan kualitas jalan di Pantai Utara tidak mampu menampung beban muatan di atas 30 ton, padahal truk sedang dan besar dirancang mampu mengangkut hingga 50 ton.

Jika aturan ini diterapkan, harga barang akan meningkat sebab tarif angkut per kilometer bertambah. Truk yang biasanya sekali angkut, kini harus dua hingga tiga kali angkut sehingga biaya operasional membengkak.

Apakah ini kesalahan produsen kendaraan niaga? Jelas bukan, sebab industri menyesuaikan permintaan konsumen dan mengikuti regulasi pemerintah. Setiap kendaraan melalui pendaftaran dan uji tipe oleh regulator.

Pelaku industri angkutan darat, khususnya angkutan barang, semakin kesulitan karena dalam waktu yang sama menghadapi penurunan order sejak tahun lalu.

Menurut Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), order anjlok hingga 50% terutama untuk ekspor impor di pelabuhan, akibat kelesuan ekonomi di tengah penurunan harga komoditas.

Aktivitas trucking kini tinggal separuh dari kondisi normal, sementara armada yang menganggur terpaksa dikanibalisasi agar usaha tetap berjalan.

Penurunan harga komoditas, seperti sawit, karet, batubara, dan bahan tambang lainnya, menyebabkan permintaan terhadap kendaraan niaga seperti pikap dan truk ikut anjlok.

Berdasarkan data Gaikindo, penjualan kendaraan niaga hingga September 2016 tercatat 47.818 unit atau hanya 6,1% dari total penjualan kendaraan bermotor di Indonesia sebanyak 783.470 unit selama 9 bulan terakhir.

Jumlah itu merosot 18,8% dibandingkan dengan periode yang sama 2015 yang tercatat 56.819 unit. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, penjualan dua tahun terakhir jauh lebih rendah.

Pada 2013, penjualan kendaraan niaga mencapai 330.907 unit dengan pangsa 26,9% dari pasar otomotif nasional. Kemudian pada 2014 turun menjadi 313.243 unit dengan pangsa pasar 25,9%. Namun, pada 2015 penjualan terjun bebas menjadi hanya 74.769 unit dengan pangsa pasar 7,04%.

Meskipun penurunan penjualan sangat besar, pelaku industri otomotif seperti Tata Motors tetap optimistis pasar akan kembali bergairah. Fundamental ekonomi Indonesia dinilai semakin baik dan harga komoditas mulai pulih, sehingga akan mendongkrak penjualan pada tahun depan.

Kebijkan Pemerintah

Meskipun LPI Indonesia merosot sejak Presiden Joko Widodo dalam 2 tahun terakhir, pemerintah tampak telah melakukan sejumlah gebrakan untuk menekan biaya logistik.

Presiden bahkan turun langsung ke lapangan untuk menekan dwelling time di pelabuhan dan memberantas pungutan liar. Selain tindakan sporadis itu, pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur, seperti
jalan tol, pelabuhan, bandara, dan kereta api.

Selain prasarana, pemerintah mengadakan sarana seperti pembangunan kapal tol laut dan menugaskan Pelni sebagai operatornya, pengoperasian pesawat pengangkut BBM ke pelosok Papua oleh Pertamina, dan penambahan gerbong kereta api.

Dari sisi suprastruktur, gebrakan yang dilakukan antara lain melakukan deregulasi besar-besaran dengan menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi.

Khusus bidang logistik, pemerintah menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi IX, yang menyasar lima jenis usaha logistik, yakni:

1. Pengembangan Usaha Jasa Penyelenggaraan Pos Komersial

2. Penyatuan Pembayaran Jasa-jasa Kepelabuhanan Secara Elektronik (Single Billing)

3. Sinergi BUMN Membangun Agregator/Konsolidator Ekspor Produk UKM, Geographical Inidications, dan Ekonomi Kreatif

4. Sistem Pelayanan Terpadu Kepelabuhanan Secara Elektronik

5. Penggunaan mata uang rupiah untuk transaksi kegiatan transportasi

Pemerintah juga berencana mempercepat implementasi cetak biru (blueprint) sistem logistik dan rantai pasok nasional, dengan menerbitkan paket kebijakan khusus logistik.

Penyatuan peraturan logistik, birokrasi, dan prosedur sesuai blueprint itu sebenarnya ditargetkan pada 2025. Namun, mengingat persaingan di ASEAN makin ketat, diperlukan terobosan sehingga blueprint dipercepat.

Indonesia dinilai lemah dalam hal transportasi multimoda dan lambatnya pembangunan proyek infrastruktur, sedangkan pelaku jasa logistik masih berperan sebagai agen.

Sistem elektronifikasi Bea dan Cukai juga belum berjalan optimal sebab saat ini baru diterapkan di 21 dari 137 pelabuhan di Indonesi akibat
infrastruktur telekomunikasi belum siap.

Kendala tersebut akan dicarikan solusinya melalui paket kebijakan ekonomi, sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo untuk menurunkan biaya logistik.

Salah satu kebijakan yang akan direvisi yakni aturan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di Kementerian Perhubungan yang dinilai memberatkan industri transportasi nasional.

Pemerintah juga telah menerbitkan paket kebijakan ekonomi tentang pembentukan Pusat Logistik Berikat (PLB) pada Maret 2016, serta menerapkan manajemen risiko satu pintu oleh Ditjen Bea dan Cukai.

Selain itu, Kementerian Perhubungan mulai mengaplikasikan sistem dokumen tarif tunggal, disertai dengan sejumlah deregulasi oleh Kementerian Perdagangan.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga telah menetapkan target pembenahan enam aspek utama dalam membangun sistem logistik nasional.

Keenam aspek itu yakni perbaikan rantai pasok komoditas utama, infrastruktur transportasi logistik, penyediaan pelaku logistik, pengembangan sumber daya manusia, penerapan teknologi, dan harmonisasi regulasi.

Upaya pemerintah menggenjot pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas patut diapresiasi karena akan berdampak terhadap efisiensi logistik.

Namun, perbaikan sektor logistik hendaknya dilakukan secara terencana, dengan program dan langkah sistematis berdasarkan kondisi dan permasalahan yang ada untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem logistik nasional.

Lembaga pemerintah yang sudah ada, seperti Kemenko Perekonomian, perlu diperkuat untuk mengoordinasikan instansi/lembaga dan program pengembangan sektor logistik secara terintegrasi. (hlz/hlz)


Komentar