Senin, 18 November 2019 | 21:34 WIB

Visit our social media :
Home / Transportation / Ports
Kamis, 27 Oktober 2016 12:14

Pertama Kali, Izin Konsesi Kepelabuhanan Diberikan ke Swasta

Translog Today
(Kemenkeu)

JAKARTA - Untuk pertama kali, pemerinttah melalui Kementerian Perhubungan memberikan konsesi pengusahaan jasa kepelabuhanan kepada perusahaan swasta.

Izin perdana diberikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub kepada PT Wahyu Samudera Indah untuk mengelola Terminal Peti Kemas Muaro Jambi Pelabuhan Talang Duku selama 66 tahun.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan konsesi tersebut merupakan pertama kalinya pengusahaan jasa kepelabuhanan dibangun dan dikelola sepenuhnya oleh swasta.

"Perjanjian konsesi ini sangat penting karena mengisi ruang-ruang kosong pemerintah untuk dioptimalkan, baik oleh Pelindo maupun swasta," katanya dalam kata sambutan di kantor Kemenhub Jakarta, Kamis, .

Ke depan, ungkap Budi, akan ada 22 pelabuhan yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I, II, III, dan IV yang awalnya dikelola oleh pemerintah sebagai Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP).

Kemenhub uga sudah membuat beberapa klaster untuk swasta yang memiliki kapasitas, baik dari sisi keuangan maupun keahlian, yang sudah terukur.

"Usaha ini tidak mudah karena padat modal dan jangka panjang, karena itu kita harus 'open-minded' kepada swasta, ini bukan berarti pengerdilan Kemenhub, tetapi peningkatan fungsi kita," ujarnya.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, kegiatan jasa kepelabuhanan sudah saatnya tidak dikuasai oleh satu operator pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan (BUP) untuk menghindari praktik monopoli, sekaigus mendorng peran swasta dalam pengoperasiannya.

Direktur Pelabuhan dan Pengerukan Kemenhub Maurtiz H.M. Sibarani mengungkapkan tahun ini sudah diteken 11 perjanjian konsesi jasa kepelabuhanan, 10 di antaranya diserahkan kepada BUMN, yaitu Pelindo I-IV, sementara ini baru pertama kalinya diserahkan kepada swasta, yaitu PT Wahyu Samudera Indonesia (WSI).

Mauritz mengatakan setelah proses pengajuan selama 3,5 tahun dan ada perubahan peraturan perundang-undangan pada 2015, yaitu pengoperasian pelabuhan bisa melalui penunjukan langsung, maka izin konsesi itu diberikan kepada PT WSI yang telah memiliki lahan.

WSI akan membiayai 100% kegiatan kepelabuhanan, mulai dari pengadaan lahan, dokumen perencanaan, pembangunan infrastruktur dan sebagainya.

WSI telah menguasai lahan seluas 16 hektare dan akan menanggung seluruh biaya investasi pembangunan, pengembangan, dan operasional proyek selama masa konsesi. (hlz/hlz)


Komentar