Rabu, 24 Januari 2018 | 02:37 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Maritim
Minggu, 30 Oktober 2016 07:43

Moratorium Dicabut, Kapal Kecil Tetap Dilarang Berlayar ke Filipina

Translog Today
(Adji Tularji)

JAKARTA - Kementerian Perhubungan melarang kapal berukuran di bawah 500 GT berlayar ke Filipina, menyusul pencabutan moratorium bagi kapal-kapal berbendera Indonesia berukuran besar menuju negara itu.

Larangan tersebut tertuang dalam telegram Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Nomor 183/X/DN-16 tanggal 28 Oktober 2016.

Telegram tersebut berisi Pelarangan Kapal-kapal Melakukan Pelayaran ke Filipina dengan Ukuran di Bawah 500 GT yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama, Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Selain itu, Kepala Kantor Pelabuhan Batam, Kepala Distrik Navigasi, Kepala Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP), dan Kepala Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai.

Syahbandar dilarang memberikan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) bagi kapal di bawah 500 GT terkait dengan maraknya pembajakan kapal Indonesia di perairan Filipina.

"Syahbandar juga dilarang menerbitkan SPB bagi tugboat yang menggandeng tongkang berlayar menuju Filipina," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut A Tonny Budiono, Jumat (28/10).

Telegram itu merupakan tindak lanjut dari surat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Nomor B-159/MENKO/POLHUKAM/De-IV/HN.02.1/10/2016.

Surat Menko Polhukam tertanggal 26 Oktober 2016 tersebut berisi tentang Pencabutan Morotarium bagi Kapal-kapal Berbendera Indonesia yang Berlayar dengan Jalur Pelayaran Indonesia-Filipina.

Tonny mengatakan kapal di atas 500 GT dapat berlayar ke Filipina dengan mengikuti alur pelayaran yang direkomendasikan dengan menghindari daerah konflik atau perairan Selatan Filipina dan Malaysia Timur. (hlz/hlz)


Komentar