Senin, 24 September 2018 | 10:20 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Ekspor-Impor
Selasa, 08 November 2016 16:26

Pemerintah Siapkan Lembaga Khusus Kelola INSW

Translog Today
(ekon.go.id)

JAKARTA - Pemerintah akan memperkuat peran Indonesia National Single Window (INSW) agar lebih efektif sehingga arus barang dan dokumen semakin lancar, yang selanjutnya meningkatkan daya saing Indonesia.

"Sejalan dengan perkembangan, INSW semakin banyak fungsinya, namum minim kewenangan. Oleh sebab itu, perlu kita dudukkan kewenangan dan kelembagaannya," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam Rapat Koordinasi tentang INSW, Selasa (8/11).

Rakor dihadiri oleh Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menkominfo Rudiantara, Menhub Budi Karya Sumadi, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian Edy Putra Irawady, Kepala Pengelola Portal INSW Djatmiko, Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi, serta pejabat dari kementerian/lembaga terkait lainnya.

INSW adalah loket tunggal elektronik dalam pelayanan dan pengawasan perizinan dan non periinan yang berkaitan dengan kegiatan ekspor-impor, kepabeanan dan kepelabuhanan.

Melalui portal INSW, pelaku usaha mendapatkan kepastian, transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan dan pengawasan barang. Dengan demikian, dapat mendorong kelancaran dan kecepatan arus barang impor, ekspor dan logistik nasional.

Selain itu, INSW mengurangi biaya transaksi melalui efisiensi waktu dan biaya proses penanganan dokumen kepabeanan dan pengeluaran barang (customs release and clearance cargoes).

INSW juga mempermudah pengawasan kebijakan perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing nasional, kemudahan investasi dan memfasilitasi perdagangan dalam persaingan global, termasuk optimalisasi penerimaan negara dan perolehan devisa.

Namun, dalam perjalanannya, terdapat beberapa permasalahan operasional. Keterbatasan ruang lingkup kewenangan INSW dibandingkan dengan tanggung jawab yang diemban juga menjadi salah satu persoalan.

"Kami telah mengidentifikasi beberapa persoalan, terdapat gap antara mandat, ekspektasi, dan kelembagaan," ujar Djatmiko.

Menkominfo menambahkan perlu pengelolaan yang lebih optimal, baik dari sisi sistem dan organisasi secara fisik.

"Standarisasi memang diperlukan tidak hanya secara sistem atau virtual, tetapi juga perlu ada organisasi secara fisik. Integrasi ini untuk mempermudah proses bisnis," ujar Rudiantara.

Senada dengan hal tersebut, Dirjen Bea dan Cukai menyatakan perluasan kewenangan dan penguatan struktur organisasi dibutuhkan dalam menjalankan INSW.

"Penting untuk memiliki suatu manajer nasional dalam INSW ini, untuk memperkuat sistem logistik dan perdagangan. Itu untuk Indonesia yang lebih kompetitif," tambahnya.

Menkeu Sri Mulyani turut memberikan argumennya. Menurut dia, pemikiran untuk membuat suatu kelembagaan memang menjadi penting.

Namun, peraturan yang nantinya mengatur hal tersebut perlu mempertimbangkan sisi lintas kebijakan dan aspek ekonomi.

Rakor tersebut menyepakati penguatan peran INSW, dimana bentuk konkretnya akan dibahas dan dirumuskan oleh tim kecil yang dibentuk Kemenko Perekonomian. (ekon) (hlz/hlz)


Komentar