Senin, 22 Januari 2018 | 07:36 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Logistik / Industri
Kamis, 10 November 2016 19:44

Paket Kebijakan Ekonomi XIV Pacu E-Commerce, 8 Insentif Disiapkan

Translog Today
(Ekon.go.id)

JAKARTA - Pemerintah merilis Paket Kebijakan Ekonomi XIV tentang Peta Jalan E-Commerce, guna mewujudkan visi Indonesia sebagai negara dengan kapasitas digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada 2020.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan paket kebijakan tersebut untuk mendorong perluasan dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia secara efisien dan terkoneksi secara global.

"Peta jalan e-commerce ini sekaligus akan mendorong kreasi, inovasi, dan invensi kegiatan ekonomi baru di kalangan generasi muda." ungkap Darmin saat mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XIV di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/11).

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah akan menghadirkan kepastian dan kemudahan berusaha dalam memanfaatkan e-commerce dengan menyediakan arah dan panduan strategis untuk mempercepat pelaksanaan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik pada periode 2016-2019.

"Ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menempatkan Indonesia sebagai negara dengan kapasitas digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara pada 2020," ujarnya.

Dia mengatakan Indonesia merupakan salah satu pengguna Internet terbesar di dunia, mencapai 93,4 juta orang dan pengguna telepon pintar (smartphone) mencapai 71 juta orang.

Dengan potensi yang begitu besar, jelas Darmin, pemerintah menargetkan bisa tercipta 1.000 technopreneurs dengan valuasi bisnis US$10 miliar dan nilai e-commerce mencapai US$130 miliar pada 2020.

"Selama ini, kita belum memiliki peta jalan pengembangan e-commerce nasional yang menjadi acuan pemangku kepentingan, di samping adanya berbagai peraturan/ketentuan terkait e-commerce yang tidak mendorong tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi masyarakat," tuturnya.

Menurut Darmin, kebijakan ini akan mengutamakan dan melindungi kepentingan nasional, khususnya UMKM dan pelaku usaha pemula (start-up).

Selain itu, mengupayakan peningkatan keahlian sumber daya manusia pelaku Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (e-commerce).

Kebijakan ini akan menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah serta pemangku kepentingan lainnya dalam menetapkan atau menyesuaikan kebijakan sektoral dan rencana tindak lanjut pelaksanaan e-commerce pada bidang tugas masing-masing.

Dalam Perpres tentang Peta Jalan E-Commerce yang segera terbit ini, terdapat 8 aspek regulasi, yaitu:

1. Pendanaan: (1) KUR untuk tenant pengembang platform; (2) hibah untuk inkubator bisnis pendamping start-up; (3) dana USO untuk UMKM digital dan start-up e-commerce platform; (4) angel capital; (5) seed capital dari Bapak Angkat; (6) crowdfunding; dan (7) pembukaan DNI.

2. Perpajakan: (1) pengurangan pajak bagi investor lokal yang investasi di start-up; (2) penyederhanaan izin/prosedur perpajakan bagi start-up e-commerce yang omzet-nya di bawah Rp 4,8 miliar/tahun; dan (3) persamaan perlakuan perpajakan sesama pengusaha e-commerce.

3. Perlindungan Konsumen melalui: (1) Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik; (2) harmonisasi regulasi; (3) sistem pembayaran perdagangan dan pembelanjaan barang/jasa pemerintah melalui e-commerce; dan (4) pengembangan national payment gateway secara bertahap.

4. Pendidikan dan SDM terdiri dari: (1) kampanye kesadaran e-commerce; (2) program inkubator nasional; (3) kurikulum e-commerce; dan (4) edukasi e-commerce kepada konsumen, pelaku, dan penegak hukum.

5. Logistik melalui: (1) pemanfaatan Sistem Logistik Nasional (Sislognas); (2) penguatan perusahaan kurir lokal/nasional; (3) pengembangan alih data logistik UMKM; dan (4) pengembangan logistik dari desa ke kota.

6. Infrastruktur komunikasi melalui pembangunan jaringan broadband.

7. Keamanan siber (cyber security): (1) penyusunan model sistem pengawasan nasional dalam transaksi e-commerce; (2) public awareness tentang kejahatan dunia maya; dan (3) Penyusunan SOP terkait penyimpanan data konsumen, sertifikasi untuk keamanan data konsumen.

8. Pembentukan Manajemen Pelaksana dengan melakukan monitoring dan evaluasi implementasi peta jalan e-commerce. (hlz/hlz)


Komentar