Jumat, 15 Desember 2017 | 03:44 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Regional
Selasa, 15 November 2016 21:13

Kenaikan Tarif Sewa Lahan di Batam Dikaji Kembali

Translog Today
Menko Perekonomian Darmin Nasution (ekon.go.id)

BATAM - Pemerintah mengkaji kembali tarif sewa lahan di Batam agar tidak mengganggu iklim investasi di Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB) Batam.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Dewan KPBPB Batam Darmin Nasution mengungkapkan pemerintah segera mencari solusi dari situasi yang kurang kondusif supaya Batam kembali menjadi tujuan investasi.

"Kita cari solusi yang bisa menguntungkan bagi semua pemangku kepentingan, baik masyarakat maupun investor," ungkap Darmin dalam Dialog Revitalisasi KPBPB Batam, Selasa (15/11).

Menurut Darmin, Batam merupakan kawasan yang betul-betul dirancang untuk menjadi simbol pengembangan wilayah di Indonesia sejak 45 tahun lalu. "Batam merupakan contoh tidak hanya di Indonesia, tapi juga untuk ASEAN bahkan Asia Timur."

Menanggapi penolakan dari kalangan dunia usaha terkait kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) atau tarif sewa lahan, Menko Perekonomian mengatakan pemerintah akan mempelajarinya kembali, termasuk berdialog dengan berbagai pihak.

Kenaikan UWTO ini berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2013 yang menyatakan tarif UWTO perlu penyesuaian.

"Kita akan pelajari kembali itu. Kita sepakat prinsipnya untuk investasi, tanah adalah faktor yang mestinya murah. Ini sudah berlarut-larut hingga puluhan tahun. Banyak sekali persoalan yang perlu diselesaikan," kata Darmin.

Oleh sebab itu, pelaksanaan tarif sewa lahan akan diberlakukan setelah kajian selesai.

Mengenai tuntutan dunia usaha untuk mencabut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148 Tahun 2016 tentang penyesuaian tarif baru sewa lahan di Batam, Darmin menyatakan akan membicarakannya bersama Menkeu.

"Kita akan selesaikan ini demi memajukan Batam. Memang tidak bisa sekaligus semuanya tapi kita segera selesaikan," ujarnya.

Acara itu antara lain dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun, Kapolda Kepri Sam Budigusdian, Ketua Badan Pengusahaan (BP) Batam Hatanto Reksodiputro, serta perwakilan pengusaha di Batam. (ekon) (hlz/hlz)


Komentar