Rabu, 24 Januari 2018 | 02:56 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Maritim
Senin, 28 November 2016 13:50

Menhub Dukung Pembentukan Pengadilan Maritim

Translog Today
Mahkamah Pelayaran (Kemenhub)

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendukung pembentukan Pengadilan Maritim (Court Proceeding) guna menegakkan hukum terkait dengan kecelakaan transportasi laut.

"Saat ini, Indonesia belum memiliki Pengadilan Maritim seperti di negara Anglo Saxon dan Continental. Padahal banyak kasus kecelakaan di laut yang perlu diselesaikan melalui Pengadilan Maritim," katanya saat membuka Workshop Mahkamah Pelayaran Tahun 2016, Senin (28/11).

Workshop tersebut mengangkat tema Perlunya Peradilan Maritim (Maritime Court) sebagai Upaya Penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum di Bidang Kemaritiman Indonesia.

Pengadilan Maritim itu, menurut Menhub, diperlukan untuk menutupi celah atau kelemahan dalam menyelesaikan sengketa, kerugian yang menimbulkan ganti rugi, klaim, hipotik, asuransi, klaim lain, pencemaran lingkungan dan berkaitan dengan kabel bawah laut.

"Kita lengah kalau saya katakan bahwa sejak 1957, gedungnya (Mahkamah Pelayaran) cuma satu daerahnya banyak sekali dan ada kecelakaan 156 yang tidak ada tindak lanjutnya," ujar Menhub.

Menhub mengatakan Mahkamah Pelayaran dapat bertransformasi menjadi Peradilan Maritim, sebab secara historis-kronologis istilah ‘Mahkamah' tersebut tidak berada di ranah yuridis, melainkan di bawah eksekutif yakni Kementerian Perhubungan.

Dua mengungkapkan 88% kecelakaan laut selama ini disebabkan oleh kesalahan manusia (human error), serta kelemahan sumber daya manusia yang kurang disiplin.

Oleh karena itu, lanjut Budi, upaya penegakan hukum secara konsisten harus dilakukan dan memberikan tekanan agar mendapatkan cara baru untuk menyelesaikan masalah.

Menhub menilai Peradilan Maritim di Indonesia cukup relevan seiring dengan era dunia tanpa batas dan kompatibilitas sistem transportasi nasional untuk menghadapi kompetisi yang makin ketat.

"Tuntutan kompatibiltas global menempatkan jaringan transportasi nasional sebagai subsistem dari jaringan global dan regional, sehingga standar sistem operasi, keselamatan, dan kualitas pelayanan dituntut memenuhi standar internasional," jelasnya.

Dia mengharapkan Peradilan Maritim memberikan harapan baru bagi penyelesaian perbuatan melawan hukum dalam sistem transportasi laut di Indonesia.

"Dalam kehidupan perlu adanya reward dan punishment. Sementara ini kita banyak memberikan punishment tetapi di balik itu kita akan berikan reward kepada pemain-pemain pelayaran di dalam negeri," ujar Menhub.

Workshop ini diikuti 250 peserta, antrara lain pejabat di Kementerian Perhubungan, kementerian/lembaga terkait seperti Bea Cukai, Bakamla, Polisi Airut.

Selain itu, akademisi, BUMN, perwakilan asosiasi perusahaan pelayaran, perusahaan asuransi, para direktur sekolah pelayaran di lingkungan BPSDMP dan pemerhati maritim. (hlz/hlz)


Komentar