Senin, 24 September 2018 | 10:18 WIB

Kunjungi di social media :
Home / Regulasi / Transportasi
Jumat, 20 Januari 2017 17:35

Kemenhub Kaji Revisi Aturan Permodalan dan PNBP di Perhubungan Laut

Translog Today
Menhub Budi Karya Sumadi (setkab)

JAKARTA - Kementerian Perhubungan mengkaji revisi sejumlah aturan di sektor perhubungan laut, menyusul rencana penerbitan Paket Kebijakan Ekonomi XV.

Dua hal yang menjadi perhatian yakni terkait dengan permodalan usaha pelayaran dan keringanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang banyak dibebankan kepada pelaku usaha di sektor perhubungan laut.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya banyak menerima masukan dari kalangan usaha pelayaran, seperti Indonesia National Shipowners' Association atau INSA dan usaha pelayaran lain yang terkait.

"Kita akan usulkan dua itu, yakni PNBP dan permodalan. Kita akan kaji satu-satu," ungkapnya di Jakarta, Jumat (20/1).

Meski begitu, pihaknya membutuhkan waktu sebab aturan di sektor perhubungan laut tidak sedikit. "Aturannya sangat banyak, begitu juga turunannya. Misalnya untuk PNBP yang dirasa terlalu mahal, kita tinjau ulang," ujarnya.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) mengusulkan empat poin dimasukkan dalam Paket Kebijakan Ekonomi XV.

Empat poin tersebut, pertama, meminta pemerintah menjamin kesetaraan arena persaingan atau level playing field bagi pihak swasta dalam bersaing dengan badan usaha milik negara (BUMN).

Kedua, pemerintah menjamin setiap regulasi itu harmonis antara satu dengan yang lainnya.

Ketiga, pengurangan hingga penghapusan atas pengenaan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) di sektor transportasi dan logistik. Keempat, optimalisasi Indonesia National Single Window (INSW).

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan, kesetaraan atas level playing field antara BUMN dan swasta itu perlu diciptakan demi mewujudkan persaingan yang fair antara kedua belah pihak.

Dengan adanya level yang sama, maka diharapkan industri logistik dan transportasi nasional bisa lebih kompetitif sehingga menstimulasi pertumbuhannya.

Selain itu, dia menyoroti beberapa regulasi yang malah membuat tidak nyaman pengusaha karena saling tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya. Tumpang tindih itu tidak hanya terjadi antar sektor kementerian saja, tapi juga sampai taraf ke daerah.

Menurutnya, dalam penyusunan sebuah peraturan, pemerintah seharusnya mengajak aktif para pelaku usaha untuk turut menggodok regulasi tersebut.

"Dalam membuat regulasi yang baru, sebaiknya swasta dilibatkan. Selama ini sejumlah asosiasi itu jarang sekali dilibatkan dalam penyusunan regulasi," ujarnya. (iso) (hlz/hlz)


Komentar