Rabu, 20 November 2019 | 16:27 WIB

Visit our social media :
Home / Transportation / Dock & Repair
Selasa, 24 Januari 2017 12:20

Paket Kebijakan Ekonomi XV: Lanjutkan Revitalisasi Galangan

Translog Today
MT Panderman (www.drushipyard.com)

JAKARTA - Pemerintah meneruskan program merevitalisasi industri galangan kapal di luar Batam dengan menurunkan bea masuk (BM) importasi 115 jenis suku cadang dan komponen kapal laut dalam Paket Kebijakan Ekonomi XV yang segera dirilis.

Paket Kebijakan Ekonomi XV ini nantinya berisi tentang Deregulasi Kebijakan Ekonomi guna Meningkatkan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional, salah satunya dengan menurunkan bea masuk 115 suku cadang.

Bahan Rapat Koordinasi Menteri Koordinator bidang Perekonomian yang membahas Paket XV yang diterima translogtoday menegaskan latar belakang masuknya program ini yakni masih tingginya impor komponen (spare part) karena masih belum mampu disediakan oleh industri dalam negeri.

Di sisi lain, fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (BMTDP) tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh industri galangan kapal karena kompleksitas prosedur dan persyaratan pengajuan (BMTDP).

Terdapat 176 jenis barang dan bahan yang diimpor pada sektor industri pembuatan dan/atau perbaikan kapal yang mendapatkan fasilitas BMTDP untuk tahun anggaran 2016.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 273/PMK.10 tahun 2015 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2016 dengan pagu anggaran Rp9,5 miliar.

Selama ini, pelaku industri galangan kapal yang tergabung dalam Iperindo (Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia) sudah sejak lama menilai BMDTP merupakan opsi insentif yang kurang ideal bagi produsen kapal di dalam negeri.

Akan tetapi, anggota asosiasi itu tetap menyambut kebijakan ini dengan baik dan akan mencoba untuk menerapkannya terlebih dulu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menargetkan Paket Kebijakan Ekonomi XV akan dikeluarkan pada akhir bulan ini.

Saat ini pemerintah masih berdiskusi dengan berbagai pihak. "Kita mau kejar akhir bulan ini, karena bukan hanya diskusi tapi perlu diteliti," katanya. (hlz/hlz)


Komentar